Mahasiswa Iran di Belanda berniat menuntut kabinet Negeri Kincir Angin itu karena merasa sudah diperlakukan diskriminatif di universitas-universitas negeri itu.
Para mahasiswa itu misalnya, tidak boleh ikut dan kursus-kursus tertentu di universitas-universitas Belanda dan dilarang berkunjung ke tempat-tempat yang oleh otoritas Belanda diklaim bisa dimanfaatkan para mahasiswa itu untuk membantu pengembangan nuklir Iran.
Sejumlah pejabat Belanda mengatakan, pihaknya melakukan hal itu mengacu pada Resolusi PBB nomor 1737 yang berisi pembatasan dalam bidang pendidikan terhadap warga negara Iran. "Resolusi itu menyerukan semua anggota PBB untuk menjaga informasi-informasi yang sensitif dari jangkauan Iran, " kata mereka.
Namun Jubir mahasiswa Iran, Behnam Taebi mengatakan bahwa otoritas pemerintah Belanda menggunakan penafsiran sendiri atas Resolusi PBB itu. "Saya ingin menekankan bahwa resolusi itu dikeluarkan hampir dua tahun yang lalu dan sama sekali tidak menyinggung tentang pelarangan terhadap mahasiswa atau terhadap gelar master, " kata Taebi pada Radio Netherlands.
"Kabinet Belanda mengasumsikan sendiri bahwa para mahasiswa Iran di sini ingin mencari informasi buat kepentingan Iran dan informasi dalam kursus-kursus untuk gelas master-yang merupakan informasi dasar yang sangat fundamental-dicurigai akan digunakan untuk keperluan program nuklir Iran. Dua asumsi ini yang akan kami lawan, " tukas Taebi. (ln/ptv)
