Pemerintah Libanon mulai mengerahkan pasukan nasionalnya ke wilayah selatan yang selama pertempuran dengan Israel menjadi benteng pertahanan pasukan Hizbullah. Pengerahan pasukan itu dilakukan bersama dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, seiring dengan mundurnya pasukan Israel dari Libanon selatan.
Truk-truk yang membawa sekitar 15 ribu tentara, kendaraan-kendaraan pembawa persenjataan pasukan dan kendaraan militer lainnya, konvoi melalui kota Nabatiyeh dan mulai menyeberangi sungai Litani, Kamis (17/8).
Pemerintah Libanon, di mana terdapat dua menteri dari kelompok Hizbullah, memerintahkan pengerahan pasukan itu sejak Rabu kemarin, menyusul resolusi PBB untuk menghentikan pertempuran antara Israel dan Hizbullah setidaknya dalam satu bulan ini.
Meski demikian, kabinet pemerintahan Libanon tidak menyebutkan apakah juga akan memerintahkan pasukan Hizbullah mundur dari wilayah itu atau akan melakukan penyitaan senjata-senjata milik Hizbullah. Sejumlah pejuang Hizbullah yang berasal dari desa-desa di perbatasan dan sejumlah pejabat pemerintah Libanon mengatakan, tidak ada alasan untuk melarang para pejuang Hizbullah untuk angkat kaki dari rumah-rumah mereka.
Menteri Energi Libanon, Muhammad Fneish mengatakan,"Kita sudah menyetujui keputusan ini, bahwa tidak akan tempat penampungan."
Dalam pidato kenegaraannya, PM Libanon Fuad Siniora menyatakan, misi pasukan nasional Libanon di selatan adalah untuk membela hak-hak rakyat, hak-hak negara dan berkewajiban untuk mempertahankan otoritas mereka di seluruh wilayah Libanon… sehingga tidak ada senjata-senjata yang eksis di luar otoritas negara."
Hizbullah sendiri berjanji siap bekerjasama dengan pemerintah Libanon dan pasukan PBB, namun mereka menyatakan belum saatnya membahas masalah perlucutan senjata.
Sementara itu, Menlu Israel Tzipi Livni pada Rabu kemarin mengatakan, seberap cepat pasukan Israel mundur dari Libanon, tergantung pada berapa lama Libanon dan PBB mengerahkan pasukannya. Livni juga mendesak agar pasukan PBB melakukan embargo senjata terhadap Hizbullah.
Dipihak lain, Perancis menyatakan siap memimpin pasukan PBB di Libanon asalkan mendapat mandat yang jelas dan memiliki cukup kekuatan. Perancis menegaskan kesiapannya itu, setelah resolusi dewan keamanan PBB menyebutkan akan menempatkan sekitar 13 ribu pasukan sebagai tambahan dari dua ribu pasukan UNIFIL yang sebelumnya sudah di tempatkan di perbatasan Libanon.(ln/aljz)