Strategi politik yang pernah diterapkan pemerintah Al Jazair di dekade 90-an sepertinya juga akan ditiru oleh pemerintahan Mesir saat ini.
Sebuah lembaga riset yang menangani permasalahan teroris dari Akademi Militer Amerika Serikat "West Point" menyebutkan, bahwa pemerintah Mesir kini terlihat semangat mendukung kubu Salafi meluaskan pengaruhnya menandingi pengaruh Ikhwanul Muslimin yang terus menjamur di tengah masyarakat.
Lembaga riset ini kemudian mengatakan, saat ini Ikhwanul Muslimin tengah menghadapi tiga tantangan besar; pertama, tekanan yang dilakukan pemerintah Mesir terhadap mereka, kedua, persaingan dengan kubu Salafi, dan ketiga, masalah internal di tubuh Ikhwanul Muslimin itu sendiri.
Menurut pandangan lembaga ini, Ikhwanul Muslimin yang memperoleh 88 kursi parlemen dari pemilu tahun 2005 lalu, tak lepas dari sikap politik mereka yang cukup fleksibel terhadap gerakan Salafi, sehingga kubu Salafi seakan memberi isyarat kepada masyarakat Mesir untuk memberikan dukungan politiknya ke Ikhwanul Muslimin.
Hasil kajian lembaga ini juga menyebutkan, bahwa pemahaman Islam yang dimiliki Salafi sangat jauh dari kegiatan politik, dan pemahaman agama yang mereka terapkan terlihat cukup keras, sehingga melahirkan sikap non-kooperatif dengan kelompok di luar mereka.
Hal ini disimpulkan lembaga tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan seorang peneliti ternama di Mesir, Khalil Anani yang mengingatkan bahwa kekerasan sosial yang kini terjadi di tengah masyarakat Mesir, diantaranya tak lepas dari pengaruh pemikiran kelompok Salafi.
Pemerintah Mesir sendiri kini telah membebaskan para pengikut Jamaah Islamiyah Salafiyah dari penjara pemerintah, dan beberapa anggota lainnya dari Jama’atul Jihad. Dan berdasarkan perkembangan di lapangan, saluran-saluran televisi dan masjid-masjid di Mesir kini lebih leluasa menghadirkan penceramah dari kelompok Salafi.
Hal tersebut dinilai kurang wajar, karena pemerintah Mesir selama ini terlihat cukup keras dengan gerakan apapun yang membawa paham agama. Wajar bila kejanggalan ini dinilai sebagai upaya pemerintah Mubarak mengadu kelompok Salafi dengan lawan politiknya, Ikhwanul Muslimin. (am/alj)
