Laporang terbaru International Atomic Energy Agency (IAEA) menyebutkan bahwa IAEA tidak menemukan komponen apapun yang mengarah pada pembuatan senjata nuklir dan tidak menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan fisika nuklir di Iran. Meski demikian, IAEA meminta Negeri Para Mullah itu untuk meningkatkan kerjasamanya dengan tim pemantau nuklir Iran di IAEA.
"Badan ini bisa membuktikan tidak ada kegiatan pengalihan material-material nuklir di Iran, " demikian bagian isi laporan IAEA yang dibagikan pada 35 anggota dewan IAEA, Senin (15/9).
Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa IAEA melakukan 17 kali inspeksi ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran, di mana Iran melakukan pengayaan uranium-235 yang levelnya masih kurang dari lima persen, level yang masih ditolerir untuk keperluan sebuah fasilitas pembangkit energi nuklir. Karena untuk produksi senjata nuklir, pengayaan uranium yang dilakukan level pengayaan uraniumnya harus di atas 90 persen.
IAEA dalam laporannya juga menyatakan bahwa semua material nuklir di Iran tetap berada dalam jangkauan dan pengawasan ketat IAEA dan sebagai bentuk transparansi, badan nuklir PBB itu minta Teheran lebih membuka akses ke dokumen-dokumen, informasi dan personel-personelnya untuk memastikan bahwa aktivitas nuklir Iran tidak mengarah pada produksi senjata nuklir.
Menjawab permintaan IAEA, utusan Iran di IAEA Ali Ashgar Soltaniyeh menyatakan Iran siap melanjutkan kerjasama dengan IAEA dan akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan sepanjang IAEA tetap melakukan pendekatan yang logis terhadap masalah nuklir Iran.
Soltaniyeh menegaskan, meski Iran harus bekerjasama dengan IAEA selama sepuluh tahun, laporan IAEA akan tetap sama bahwa nuklir Iran memang untuk tujuan damai. Tidak seperti yang dituduhkan AS, Eropa dan Israel yang ketakutan Iran memproduksi senjata nuklir. Nyatanya, meski IAEA sudah menyatakan bahwa program nuklir Iran sesuai dengan tujuannya, AS hari Senin kemarin tetap mengancam akan memberikan sanksi baru pada Iran karena Iran dianggap tidak patuh pada instruksi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. (ln/prtv/arb)