Krisis Libanon Mulai Sentuh Perpecahan Etnik, Kelompok Sunni Minta Demonstrasi Dihentikan

Jamaah Islamiyah dan kelompok Sunni Libanon, menyerukan rakyat Libanon untuk menghentikan aksi unjuk rasa penggulingan pemerintah yang memasuki hari kelima di Beirut. Mereka khawatir bila aksi-aksi turun ke jalan itu dimanfaatkan oleh oknum dan kelompok tertentu pada perselisihan antar etnik. Terlebih, saat ini sudah jatuh korban meninggal dalam bentrok antara demonstran dan pendukung pemerintah.

Kelompok Sunni Libanon juga menolak keterlibatan aktifis mereka dalam aksi demonstrasi yang marak belakangan ini di Beirut. Korban meninggal yang jatuh pada hari Selasa (5/12), terjadi tatkala rombongan demonstran Syiah melewati perkampungan Sunni di Beirut. Kematian salah satu penganut Syiah ini, dikhawatirkan memicu perselisihan etnik antara kelompok Sunni dan Syiah. Issu kecaman kepada etnik tertentu bahkan telah melebar di media massa milik kedua belah pihak.

Dalam pernyataan sikapnya, Jamaah Islamiyah Libanon meminta Hizbullah sebagai poros utama tujuh kekuatan oposisi menghentikan aksi demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah. “Kini situasi sudah menjadi sangat tepat bagi musuh-musuh yang ingin memancing di air keruh. Sudah ada sebagian oknum yang menggunakan situasi ini untuk mengecam dan mencaci sejumlah tokoh dan pimpinan nasional hingga pimpinan agama Islam sehingga akan menambah runcing konflik politik yang ada. Selain itu, akan berdampak pula pada perang saudara di mana tak ada yang memanfaatkannya kecuali musuh Zionis Israel.”

Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Faishal Maulawi menolak cara penggulingan penguasa melalui aksi demonstrasi. Ia mengatakan, “Kami menolak melanjutkan upaya penjatuhan pemerintah lewat pengadilan jalanan. Kami juga menolak cara menggulingkan presiden Libanon lewat jalanan.”

Ia menambahkan, meski tuntutan penggantian penguasa itu merupakan salah satu langkah demokratis yang merupakan hal wajar dalam kondisi normal, tapi kondisi Libanon saat ini “memasuki tuntutan politik yang besar dalam situasi perpecahan antar etnik dan mazhab. Sehingga menjadi sulit mewujudkan penggantian penguasa selain dengan mengalahkan etnik atau kelompok lain. Masalah ini telah menyentuh kesatuan nasional.”

Menurut Jamaah Islamiyah, “Mengecam keabsahan kepemimpinan negara Libanon pada saat ini sama dengan menjerumuskan Lilbanon pada kevakuman pemerintahan dan bisa memantik perang saudara.” Jamaah Islamiyah mengecam semua tindakan yang memicu fitnah antar madzhab dan meminta para ulama dari berbagai pihak untuk meredakan situasi sejak dinii, juga menghentikan aksi penyerangan dan perang informasi yang bisa meletupkan api.

Yang diperlukan sebagai solusi saat ini, menurut Jamaah Islamiyah adalah “Pernyataan pemerintah tentang tekadnya untuk melakukan keadilan pemerintahan, menjamin berdirinya pemerintahan koalisi nasional untuk memperbaiki krisis yang ada, juga tekadnya untuk mewujudkan solusi yang bisa diterima.” Sementara dari pihak oposisi, “Menyatakan penyudahan aksi demonstrasi untuk memberi kesempatan bagi dialog menuju pemerintahan koalisi nasional dan berusaha menghalangi semua upaya yang menyalakan api fitnah dan perang saudara.” (na-str/iol)