Rakyat Kosovo yang baru saja menikmati kemerdekaannya, harus menghadapi problema baru. Konstitusi negara mereka dibuat dengan konsep sekular dan tidak mencirikan identitas Islam dan identitas mereka sebagai etnis Albania.
Dalam konstitusi yang disebut-sebut sebagai paket rancangan utusan PBB Marti Ahtisaari disebutkan bahwa Kosovo adalah negara yang multi etnis dan multi agama. Yang paling kontroversial, konstitusi itu menyatakan menjamin hak-hak kalangan homoseksual. Konstitusi itu disetujui oleh parlemen Kosovo bulan April kemarin dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 15 Juni mendatang.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kosovo Forumi Mysliman, Fuad Ramiqi mengkritik konstitusi yang dianggapnya mengabaikan identitas Islam dan identitas etnis Albania Kosovo. "Muslim Albania tidak akan melepas identitas keIslaman dan etnis Albania mereka, " kata Ramiqi.
"Konstitusi menyebut-nyebut gereja Serbia, tapi tidak memcantumkan referensi apapun tentang Islam atau identitas keIslaman Kosovo, seolah-olah tidak ada umat Islam di negeri ini, " kritik Ramiqi. Padahal mayoritas atau 95 persen penduduk Kosovo yang berjumlah dua juta jiwa adalah etnis Muslim Albania.
Dalam pernyataan yang dimuat di situs resminya, Forumi Mysliman menyatakan bahwa konstitusi Kosovo sudah mengabaikan hak-hak warga mayoritas Albania, Muslim dan Kristen untuk kepentingan warga minoritas Serbia.
Kosovo mendeklarasikan kemerdekaanya pada 17 Februari lalu. Sebelumnya, sejak tahun 1999 Kosovo berada di bawah tanggung jawab PBB dan NATO untuk menghentikan pembersihan etnis yang dilakukan pasukan Serbia.
Kritik terhadap konstitusi Kosovo yang lebih mengakomodasi warga minoritas Serbia juga disampikan seorang pemimpin redaksi situs Islam di Kosovo, Mehmet Kalisi. "Konstitusi itu membuat wilayah yang warganya mayoritas orang-orang Serbia, menjadi wilayah yang memiliki kekuasaan sendiri, " kata Mehmed.
Anggota parlemen Ferid Agani menambahkan, "Tidak ada warga minoritas di belahan dunia manapun yang menikmati hak-hak seperti ini. Kontitusi ini sekaligus membantah kecurigaan Serbia di Kosovo yang merasa terancam eksitensinya."
Sejumlah kalangan di Kosovo meyakini pemerintah mereka mendapat tekanan dari Barat untuk membuat konstitusi seperti itu sebagai kompensasi pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Kosovo. Seorang tokoh terkemuka di Kosovo yang tidak mau disebut namanya mengatakan, "Bersamaan dengan kemerdekaan yang kami deklarasikan, kami harus menelan konstitusi semacam ini, " tukasnya. (ln/iol)
