Komisi Koordinasi Hamas-Fatah Dibentuk, Negara Kwartet Izinkan Pemberian Bantuan 3 Bulan

Perseteruan senjata antara unit pejuang Hamas dan Fatah di jalan-jalan Ghaza, ternyata tak kunjung usai. Masing-masing pihak tetap terlibat dalam aksi provokasi berbahaya yang bisa memicu kebuntuan komunikasi dan berbuah hancurnya legitimasi pemerintah Palestina. Rabu kemarin (10/5), pemerintah Palestina di bawah pimpinan PM Ismail Haniyah membentuk Komisi Koordinasi Tingkat Tinggi untuk meredam konflik yang sulit dibendung tersebut. Komisi itu juga dibuat untuk membuka saluran komunikasi agar bisa menemukan solusi dalam konflik internal bangsa Palestina.

Usai berbicara dengan para petinggi gerakan Fatah, PM Palestina Ismail Haniyah mengatakan, ”Dua pergerakan –Hamas dan Fatah–, sudah sepakat untuk bekerja sama menuntaskan rangkaian perseteruan yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran perang saudara antara dua kekuatan besar di Palestina. “Saya tegaskan kepada rakyat Palestina, bahwa komunikasi akan menjadi sarana satu-satunya untuk mencari solusi krisis ini.”

Sebelumnya, Haniyah memimpin rapat pertemuan yang dihadiri para pemimpin kedua gerakan besar Fatah dan Hamas. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Palestina Said Shiyam dan sejumlah menteri Palestina lainnya.

Ahmad Hils Amin, salah satu petinggi Fatah di Ghaza yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan kesepakatan Fatah dan Hamas membentuk Komisi Koordinasi Tingkat Tinggi untuk mencari jalan keluar konflik. Hils yang turut membacakan rekomendasi akhir pertemuan Fath dan Hamas dalam konferensi pers mengatakan, “Kedua organisasi akan komitmen melepaskan sekat organisasi bagi siapapun yang melanggar undang-undang. Di samping itu, Fatah dan Hamas juga sepakat untuk menjalin komunikasi lebih intensif dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat Palestina, juga melarang semua tindakan penggunaan senjata dalam menyelesaikan perbedaan sikap.”

Seperti diberitakan, sejumlah kontak senjata sebelumnya terjadi antara anggota dua gerakan perjuangan Palestina terbesar itu. Korban meninggal akibat kontak senjata tersebut tercatat 3 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi ini merupakan peristiwa terparah dalam sejarah konflik Fatah-Hamas, usai pemilu yang dimenangkan secara telak oleh Hamas. Presiden Mahmud Abbas sendiri telah mengecam konflik tersebut. Menurutnya konflik itu sangat memprihatinkan dan sama sekali tidak layak terjadi.

Munculnya pernyataan persatuan dari Hamas dan Fatah terjadi seiring dengan pernyataan Negara Kwartet untuk memberi bantuan makanan kepada Palestina sementara selama 3 bulan. Negara-negara kwartet akhirnya menyatakan hal tersebut setelah didesak oleh negara Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabiya tentang kekhawatiran perang saudara di Palestina akibat krisis ekonomi. (na-str/iol)