Batu sandungan terhadap pemerintahan Hamas terus bermunculan. Setelah rampung mengajukan daftar kabinet pemerintahan Palestina baru, krisis pangan pokok melanda Gaza. Namun negosiasi yang terus dilakukan pihak Palestina diharapkan berhasil membuka perbatasan ke kota Gaza yang selama ini dikuasai Israel, sebagai saluran jalan alternatif bagi bantuan pangan masuk ke kota tersebut.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Kini, kelompok kiri di Parlemen Palestina menyatakan menolak pemerintahan baru Hamas. Mereka yakin Hamas akan gagal mengatasi problematika Palestina, terutama tekanan luar negari. Mereka juga menyebutkan khawatir akan pecahnya perang saudara akibat kemarahanan gerakan Fatah dan efeknya Palestina kembali takkan mendapat bantuan dana internasional.
Kekuatan kiri Palestina, adalah koalisi dari Front Rakyat Pembebasan Palestina yang memiliki 3 orang wakilnya di parlemen, Koalisi Front Demokratik, Partai Rakyat yang mempunyai 2 orang wakil di parlemen, Partai Jalan Ketiga dan kelompok Palestina Merdeka yang diwakili oleh Mushtafa Barghoutsi di parlemen.
Dalam keterangan kepada Islamonline (20/3), DR. Iyadh Barghoutsi, dosen Ilmu politik di Universitas An-Najah Nablus Tepi Barat, sebab utama penolakan kelompok kiri untuk mendukung pemerintahan Hamas pimpinan Ismail Haniya adalah kekhawatirannya terhadap kegagalan pemerintah dan pendeknya usia pemerintahan. Tapi menurutnya lagi, bisa saja sikap itu berubah jika ternyata pemerintah sukses dalam menjalankan roda pemerintahannya.
“Akan tetapi saya yakin dimensi yang paling jauh dari penolakan itu adalah ketidak percayaan mereka terhadap program pemerintahan Hamas yang dianggap tidak mampu melewati fase tekanan internasional. Dan kelompok kiri ingin berada di luar tekanan seperti itu jika pemerintahan gagal mereka tidak turut bertanggung jawab,” jelas Iyad Barghoutsi. Di sisi lain Iyadh Barghoutsi juga yakin adanya tekanan AS yang bermain di balik sikap penolakan tersebut.
Pada kesempatan yang berbeda, Khalid Misy’al, kepala biro politik Hamas yang tengah berkunjung ke Yaman mengatakan, “AS melakukan tekanan terhadap komponen politik Palestina agar tidak bersekutu dalam pemerintahan yang dibangun oleh Hamas. Ini agar Hamas menjadi pemerintahan yang hanya dijalankan oleh Hamas saja. Dan lebih lanjut, Israel bisa lebih mempunyai alasan untuk menyerang rakyat Palestina.”
Ada lagi sebab lain yang disampaikan oleh Dr. Abdus Sattar Qasim, dosen ilmu politik di Universitas An-Najah Nasional. Ia mengatakan, “Kekuatan kiri menolak Hamas dengan tujuan agar PLO menjadi perwakilan satu satunya bagi rakyat Palestina. Sedangkan sebab lainnya, adalah kekhawatiran mereka atas kemarahan Fatah terhadap Hamas.” Sementara Hamas memandang PLO adalah kelompok yang turut menandatangani kesepakatan Oslo antara pihak Palestina dengan Israel tahun 1993, dan kesepakatan itu tidak diakui oleh Hamas. (na-str/iol)
