.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemimpin Keuskupan Canterbury-pusat agama Kristen Anglikan- Rowan Williams mengungkapkan keyakinannya bahwa masyarakat di Inggris perlu mengadopsi sejumlah hukum syariah karena bisa membantu merekatkan hubungan antar warga masyarakat di Inggris.
"Hal itu tidak terhindarkan lagi. Pada kenyataannya, beberapa aturan syariah sudah dikenal dalam masyarakat kita dan ada dalam hukum kita. Jadi, situasinya tidak seolah-olah kita membawa mahluk asing dan sistem yang menjadi rival sistem yang ada, " papar Williams dalam siaran radio BBC.
Uskup Williams mengungkapkan, hukum syariah selayaknya dikenalkan sebagai alternatif sanksi hukum yang resmi, ketika kasusnya terkait dengan warga Muslim seperti masalah perkawinan dan masalah finansial.
Menurut Williams, warga Muslim tidak harus memilih antara dua pilihan yang kaku "apakah harus loyal terhadap budaya atau loyal terhadap negara."
Berdasarkan hukum di Inggris, setiap orang boleh memilih cara mereka sendri dalam upaya menyelesaikan pertikaian, dihadapan pihak ketiga yang sudah disepakati dan kedua pihak yang bertikai sepakat dengan proses penyelesaian tersebut.
Dalam hal ini, menurut Uskup Williams, termasuk cara lewat pengadilan syariah seperti Beth Din milik warga Yahudi yang sudah lebih dulu eksis di Inggris.
Sudah bisa diduga, pernyataan Uskup Williams bahwa sudah saatnya Inggris membuka diri terhadap hukum syariah, menuai kritik dari berbagai pihak termasuk pemerintah Inggris sendiri.
Perdana Menteri Inggris Gordon Brown lewat juru bicaranya mengatakan bahwa hukum Inggris harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Inggris.
"Perdana Menteri menegaskan bahwa hukum Inggris-lah yang berlaku di negeri ini dan prinsip-prinsip syariah tidak boleh dimasukkan dalam pengadilan sipil untuk memecahkan pertikaian yang terjadi di masyarakat, " kata juru bicara Brown.Pengecualian bisa berlaku dalam kasus-kasus yang dianggap spesifik.
Kelompok Konservatif di Inggris juga mengecam pernyataan Uskup Williams. "Komentar Uskup tidak banyak membantu dan mungkin hanya akan menambah kebingungan yang sudah ada di tengah masyarakat kita, " kata Tories, menteri bayangan hubungan masyarakat, yang saat ini dipegang oleh Sayeeda Warsi, seorang Muslim Inggris.
Pernyataan serupa dilontarkan tokoh Liberal Lib Dems yang mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan Uskup Williams. "Kita tidak bisa hidup dalam situasi di mana berlaku hukum yang berbeda untuk orang-orang tertentu, " ujarnya. (ln/iol)
