Menandai kemenangan jilbab di Turki , pengadilan tertinggi di negeri itu telah membatalkan adanya larangan jilbab bagi pengacara perempuan , memberikan mereka hak untuk mendaftar di Asosiasi Pengacara Turki ( TBB ) dengan foto mengenakan jilbab .
” Keterbatasan ini [ hak ] tidak bisa bertentangan dengan semangat konstitusi , republik sekuler dan demokratis , menurut Konstitusi , ” kata pengadilan dalam yurisdiksinya , Hurriyet Daily News melaporkan pada hari Senin, 11 November.
Masalah ini datang menjadi berita utama setelah seorang pengacara perempuan berjilbab mengisi keluhan terhadap diskriminasi agama yang di terapkan di asosiasi pengacara .
Pengacara itu diminta untuk memberikan foto tanpa jilbab sesuai dengan peraturan asosiasi .
Dewan Majelis di Negara itu telah memutuskan bahwa pengacara wanita tidak diharuskan untuk melepaskan jilbab untuk pendaftaran asosiasi.
Mengutip konvensi konstitusional dan internasional yang ditandatangani di Turki , dewan konstitusi menyatakan bahwa hak tidak harus dibatasi dengan cara bertentangan dengan ‘roh’ dari konstitusi .
Peraturan asosiasi pengacara tersebut melanggar hak untuk bekerja serta menentang kebebasan beragama , pengadilan mengatakan dalam yurisdiksinya .
Pengacara perempuan akan diizinkan untuk memberikan foto untuk kartu identitas mereka dengan memakai jilbab yang tidak menutupi wajah mereka , dahi dan dagu .
Sebelumnya , aturan Dewan melarang pengacara perempuan untuk masuk ke pengadilan dengan mengenakan jilbab .
Pengacara wanita berjilbab diizinkan masuk pengadilan untuk pertama kalinya pada Januari lalu , menyusul keputusan oleh Dewan Negara , yang merupakan kekuasaan kehakiman tertinggi di Turki .
Hijab , kode wajib berpakaian , telah dilarang di gedung-gedung publik , universitas , sekolah dan gedung-gedung pemerintah di Turki mayoritas Muslim sejak lama setelah kudeta militer tahun 1980.
Elit sekuler Turki , termasuk jenderal , hakim dan rektor universitas , kukuh menentang meringankan larangan jilbab .
Pada tahun 2008 , kehadiran Partai Keadilan dan Partai Pembangunan ( AK ) membuat perubahan konstitusi untuk mengurangi pembatasan jilbab di universitas .
Kemudian pada November 2012 , Turki telah mencabut larangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah Islam yang mulai berlaku untuk pertama kalinya pada tahun ajaran 2013-2014 .
September lalu, Perdana Menteri Turki , Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan mencabut larangan jilbab di lembaga-lembaga negara, kecuali hakim, jaksa , polisi dan anggota militer , sebagai bagian dari amandemen hukum artikel kelima .
Oktober lalu, seorang anggota parlemen berkerudung telah memasuki parlemen Turki untuk pertama kalinya dalam empat belas tahun , menandai akhir dari ‘ larangan jilbab ‘ di lembaga-lembaga negara. (OI.net/KH)
