Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Macron, yang berencana menjadi kandidat lagi tahun depan, terjebak di sudut politik dalam negeri. Ia melihat segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dalam hal masa depan politiknya sendiri. Lantas, ia yang telah memeluk pemikiran “anti-Islamisme”, yang kini menjadi “semangat zaman” dalam politik Eropa, berupaya untuk membalikkan situasi ini.
Perlu juga dicatat, tokoh-tokoh ekstrem kanan dan pers nasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi semua keputusan yang diambil terhadap Muslim di Prancis, serta peran utama pemerintahan Macron.
Retorika Islamofobia terus-menerus disuarakan oleh ekstremis sayap kanan seperti Marine Le Pen atau Eric Zemmour. Berita pers Prancis yang memicu Islamofobia memiliki peran fungsional dalam menghadirkan kesan keberadaan Muslim di negara itu sebagai ancaman.
Faktanya, Mehmet Boyraz mengatakan Islamofobia meledak di Prancis karena sikap aktor Islamofobia yang menghadirkan kehadiran Muslim di negara itu sebagai ancaman.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Komisi Penasihat Nasional Hak Asasi Manusia, tindakan anti-Semit di Prancis menurun 51 persen tahun lalu, sementara tindakan anti-Islam meningkat 52 persen. Dengan kata lain, anti-Semitisme telah digantikan oleh Islamofobia di Prancis.
Angka mencolok ini, yang diungkapkan oleh pejabat resmi, menunjukkan bahwa keberadaan Islam dan keamanan umat Islam di Prancis jelas terancam.
Berdasarkan fakta-fakta yang dibahas selama ini, Macron yang kalah melawan partai-partai pusat dalam pemilihan kepala daerah yang diadakan pada bulan Juni, jelas akan lebih menguatkan kesan Islamofobianya untuk mempertahankan popularitas di masyarakat dan mendapatkan suara dari lawan-lawannya.
Sejalan dengan tujuan tersebut, ia akan terus menghadirkan keberadaan umat Islam di tanah air sebagai ancaman bagi keamanan negara dan masyarakat. Sebagai hasil dari proses ini, tampaknya keputusan baru mungkin dibuat yang membatasi kebebasan umat Islam di masa mendatang. [rol]
