.jpg?w=1140&ssl=1)
Departemen Luar Negeri Indonesia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya; tidak menjalin hubungan dengan Israel, selama rejim Zionis itu tidak mematuhi semua resolusi PBB tentang pendirian negara Palestina dan mundur dari wilayah Palestina yang didudukinya.
Hal tersebut diungkapkan juru bicara departemen luar negeri, Desra Percaya seperti dikutip dari Islamonline, mengomentari tentang hadirnya situs resmi Israel berbahasa Indonesia yang dibuat oleh kementerian luar negeri Israel. Desra mengatakan, kehadiran situs itu merupakan salah satu cara Israel untuk lebih mendorong diplomasi publiknya, tapi jangan harap Indonesia akan mempertimbangkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel.
"Sangat jauh bagi Israel untuk berharap hal itu akan terjadi," ujar Desra.
Ia menegaskan, jika Israel ingin Jakarta mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Israel, negara Zionis itu harus mematuhi semua resolusi PBB tentang Palestina, termasuk pendirian negara Palestina.
Lebih lanjut Desra mengatakan, Israel punya hak untuk menggunakan media sebagai alat informasinya asalkan tidak menyinggung perasaan umat Islam.
"Tapi itu tidak ada hubungannya dengan upaya Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia," tegas Desra lagi.
Situs Israel berbahasa Indonesia diluncurkan oleh kedutaan besar Israel di Singapura pada Senin (18/12). Tujuannya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Selama ini, selain Indonesia, negara Asia lainnya yang menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah Malaysia.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai situs Israel berbahasa Indonesia itu sebagai alat propaganda Israel untuk memperbaiki citranya, terutama setelah rejim Zionis itu menderita kekalahan dalam perang melawan Hizbullah.
"Israel sedang merencanakan untuk memperluas propagandanya ke Indonesia," kata Dr Ma’ruf Amin, salah satu ketua MUI.
Ia mengatakan, Israel sedang berusaha menutupi pembunuhan ribuan orang Palestina dan warga sipil Libanon.
"Kita harus menghalangi masuknya informasi-informasi yang salah dengan melakukan konter terhadap propaganda itu. Masyarakat dunia harus tahu bahwa Israel telah melanggar hak-hak bangsa Palestina," tegas Ma’ruf Amin.
Ia mendesak pemerintah Indonesia segera merespon tindakan Israel yang dinilainya sangat serius itu. "Pemerintah harus lebih memperhatikan isu ini. Jika tidak, umat Islam akan turun ke jalan," tukasnya. (ln/iol)
