.jpg?w=1140&ssl=1)
Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi mengumumkan rencana penarikan mundur pasukannya dari Irak, Selasa (20/6). Meski demikian, Koizumi berjanji negaranya akan tetap memberi bantuan sebanyak mungkin bagi upaya rekonstruksi di Irak.
Sejak Februari 2004, sebanyak 600 pasukan non tempur Jepang sudah bertugas di wilayah selatan Irak, mengerjakan sejumlah proyek-proyek rekonstruksi di bawah perlindungan pasukan Inggris dan Australia. Koizumi mengatakan, kehadiran pasukan Jepang sangat dihargai oleh pemerintah dan rakyat Irak.
Pengiriman pasukan ke Irak, sebenarnya ditentang oleh publik di negara matahari terbit itu. Mereka menyatakan keputusan itu melanggar konstitusi pasifik yang disepakati oleh Jepang. Konstitusi itu sendiri dibuat oleh AS pada 1947, isinya melarang penggunaan kekuatan dalam penyelesaian sengketa internasional. Pasukan Jepang di Irak dilarang menggunakan kekuatan senjata, kecuali untuk membela diri. Namun masyarakat Jepang meragukan pengiriman pasukan Jepang ke Irak tidak akan melibatkan mereka dalam pertempuran.
Pasukan Jepang di Irak dipusatkan di kota Samawa dan hanya mengerjakan pekerjaan rekonstruksi seperti memperbaiki gedung-gedung yang rusak dan memberikan layanan kesehatan.
Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Koizumi berjanji akan tetap memberikan bantuan sebanyak mungkin bagi upaya rekonstruksi di Irak. Media massa di Jepang melaporkan, pasukan terakhir Jepang akan meninggalkan Irak pada akhir Juli mendatang.
Koizumi secara tidak secara langsung menyebutkan alasan penarikan mundur pasukannya. Namun kabar yang beredar menyebutkan, keputusan itu dipicu oleh rencana Inggris dan Australia yang akan menyerahkan tanggung jawab keamanan di wilayah Samawa dan sekitarnya pada pasukan Irak.
Pasukan Irak akan mengambil alih penanganan masalah keamanan di provinsi Muthanna bulan Juli mendatang, yang merupakan serah terima keamanan yang pertama kalinya dari pasukan asing ke pasukan Irak sejak invasi AS ke negeri 1001 malam itu.
Sejauh ini, tidak ada satupun pasukan Jepang yang terbunuh atau terluka selama bertugas di Irak, meski ada lima warga sipil berkewarganegaraan Jepang yang terbunuh oleh kelompok militan.
Pada tahun 2004, pemerintah Jepang sempat dilanda krisis ketika terjadi penculikan terhadap tiga pekerja sosial di Irak dan penculiknya menuntut agar Jepang menarik pasukannya dari Irak. Ketiga pekerja sosial itu kemudian dibebaskan.
Koizumi akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini, dan rencananya akan berkunjung ke AS akhir bulan Juli mendatang. (ln/bbc/aljz)
