Menurut Sadat, memberi “tanggal kedaluwarsa” pada kehadiran AS di negara itu memungkinkan Taliban menunggu dan merebut kembali negara itu begitu mereka pergi.
Selanjutnya, sang jenderal berpendapat, pemerintahan Biden terus melanjutkan rencana umum pemerintahan Trump, menarik kembali jumlah pasukan serta ribuan kontraktor militer yang penting untuk mempertahankan pasokan bagi pasukan dan teknologi seperti helikopter serta drone yang memberi keuntungan bagi tentara Afghanistan atas Taliban.
“Saya sedih melihat Biden dan pejabat Barat menyalahkan Angkatan Darat Afghanistan karena keruntuh pemerintahan tanpa menyebutkan alasan mendasar yang terjadi,” tambah jenderal itu dalam artikelnya.
“Perpecahan politik di Kabul dan Washington mencekik tentara dan membatasi kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan kami,” jelasnya.
Presiden Joe Biden telah membenarkan keputusannya untuk menarik pasukan Amerika dengan alasan AS tidak dapat berjuang untuk mencapai Afghanistan yang stabil.
“Pasukan Amerika tidak bisa dan tidak seharusnya berperang dalam perang dan mati dalam perang yang pasukan Afghanistan sendiri tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri,” katanya dalam pidatonya pekan lalu.
Tentara Afghanistan telah sangat menderita selama perang di Afghanistan, dengan sekitar seperlima dari total kekuatan tempurnya, 66.000 orang, tewas selama 20 tahun terakhir. Itu akan setara dengan 260.000 tentara Amerika yang sekarat, mengingat ukuran relatif dari dua kekuatan militer.
Terakhir, mantan komandan tertinggi Afghanistan itu menyalahkan mantan presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pemerintahnya atas budaya korupsi.
“Itu benar-benar tragedi nasional kita,” katanya.
Ghani melarikan diri dari negara itu ketika Taliban mendekati Kabul dan membela diri atas keputusannya dengan mengatakan itu diperlukan untuk menjaga perdamaian.
“Jika saya tetap tinggal, banyak orang sebangsa saya akan menjadi martir dan Kabul akan menghadapi kehancuran,” tulisnya di media sosial.
Dia sekarang tinggal di Uni Emirat Arab (UEA) dengan alasan kemanusiaan.[sindonews]
