Jenderal AS Akui Tidak Ada Keterlibatan Iran di Irak

Tuduhan Gedung Putih bahwa Iran terlibat dalam aktivitas membantu para militan di Irak, dipatahkan oleh seorang jenderal militernya sendiri.

Surat kabar The Washington Times edisi Kamis (3/1), memuat pernyataan Jenderal David H. Petraeus, komandan pasukan AS di Irak yang disampaikan lewat juru bicaranya Kolonel Steven Boylan. Menurut Boylan, Jenderal Petraeus memastikan bahwa Iran tidak terlibat dalam aktivitas para pejuang di Irak baik dalam bentuk bantuan persenjataan maupun pelatihan.

Para pejabat pemerintah Iran selama ini membantah tuduhan AS yang mengatakan bahwa Iran memberikan bantuan pada para pejuang di Irak. Bagi Iran, tuduhan itu dianggap sebagai cara AS untuk mengkambinghitamkan Iran untuk menutupi kekalahan AS di Irak. Iran tetap berpendapat bahwa keberadaan pasukan AS lah yang menjadi penyebab utama ketidakamanan dan kekacauan di Irak.

Tolak Pemulihan Hubungan dengan AS

Sementara itu, pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Syed Ali Khamenei mengisyaratkan ketidaksetujuanya jika Iran memulihkan hubungan diplomatik dengan AS. Menurutnya, pemulihan hubungan diplomatik dengan AS hanya akan merugikan Iran.

"Pemulihan hubungan diplomatik dengan AS akan membahayakan Iran, dan kami tidak pernah berencana untuk melakukan pemulihan hubungan itu, " kata Ayatullah Khamenei di hadapan massa yang berkumpul di kota Yazd, Iran Tengah, Kamis (3/1).

Khamenei menegaskan, memulihkan hubungan diplomatik dengan AS, tidak akan mengurangi ancaman AS terhadap Iran. "AS mengobarkan perang terhadap rakyat Irak padahal Washington punya hubungan diplomatik dengan Baghdad. Jika Iran menjalin kembali hubungan diplomatik dengan AS, itu artinya membuka jalan bagi para agen mata-mata AS untuk menginfiltrasi Iran. Oleh sebab itu, hubungan diplomatik dengan AS tidak ada manfaatnya bagi bangsa Iran, " papar Khamenei.

Ia melanjutkan, "Jika suatu hari nanti diketahui bahwa hubungan diplomatik dengan AS menguntungkan bangsa Iran, saya akan menjadi orang yang pertama kali memberikan persetujuan. " (ln/presstv)