Pertikaian soal program nuklir Iran makin panas. Iran menegaskan tidak bersedia bersikap koperatif lagi dengan PBB, termasuk untuk pemeriksaan lokasi-lokasi pengembangan nuklirnya, jika Iran dibawa ke Dewan Keamanan PBB agar dikenakan sangsi.
Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki seperti dikutip kantor berita Iran, IRNA Jumat (13/1) mengatakan, pemerintahnya berkewajiban untu menghentikan sikap sukarela mereka jika masalah nuklir Iran dibawa ke PBB.
Penegasan Iran disampaikan setelah AS, Inggris dan Uni Eropa mendesak Irak untuk mengendalikan program nuklirnya. Ketiga kekuatan besar ini menuding Iran sudah mengabaikan kepentingan komunitas dunia, melanggar komitmen dan gagal menunjukkan pada dunia bahwa aktivitas nuklirnya untuk kepentingan damai.
Desakan AS, Inggris dan Uni Eropa ternyata digubris Iran dan negosiasi menemui jalan buntu. Iran tetap bersikeras melanjutkan program nuklirnya di bawah pengawasan dan supervisi IAEA.
Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan, "Pembicaraan kami dengan Iran menemui jalan buntu." Steinmeier mengungkapkan pernyataan tersebut setelah melakukan pertemuan dengan koleganya, menlu Inggris, Perancis dan perwakilan Uni Eropa.
Dalam pernyataan bersama AS, Inggris dan Uni Eropa yang dikenal sebagai "EU3" disebutkan, "Kami meyakini, sekarang sudah waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk terlibat."
Menlu AS, Condoleeza Rice yang ikut serta dalam pernyataan bersama itu, mendesak dilaksanakannya pertemuan darurat jajaran pemimpin di International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk memberikan referensi ke Dewan Keamanan PBB yang berhak memberikan sangsi pada Iran. (ln/aljz)
