.jpg?w=1140&ssl=1)
Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki menyatakan siap membentuk kabinet pemerintahan pertama yang permanen pasca jatuhnya Saddam Hussein. Setelah melalui negosiasi panjang dan melelahkan, Irak siap mengumumkan daftar anggota kabinetnya pada parlemen dalam minggu ini juga.
"Kami akan mengumumkan susunan kabinet hari ini atau besok dan akan menyampaikan susunan pemerintahan yang baru pada parlemen pada minggu ini," kata al-Maliki pada para wartawan, Selasa (9/5).
"Ini adalah pemerintahan yang terdiri dari semua elemen di Irak dan bukan hanya satu sekte saja. Rakyat Irak sudah cukup menderita di bawah rejim Saddam Hussein dan mereka sekarang butuh pemerintahan bersatu yang kuat," sambung al-Maliki.
Ia menyatakan, susunan kabinet sudah siap ’90 persen’ dan para kandidat untuk lima kementerian utama yaitu kementerian dalam negeri, pertahanan, perminyakan, keuangan dan kementerian luar negeri, sudah final.
"Kandidat untuk menteri dalam negeri dan menteri pertahanan berasal dari kalangan independen dan bukan dari partai-partai politik atau memiliki hubungan dengan kelompok milisi," kata Maliki.
Sebelumnya, menteri dalam negeri Irak dijabat oleh Bayan Jabr Solagh dari kalangan Syiah. Ia dituding mengoperasikan pasukan berani mati yang melakukan pembunuhan terhadap sejumlah warga Arab Suni. Solagh juga anggota Dewan Tertinggi Revolusi Islam (SCIRI) di Irak, sebuah kelompok Syiah garis keras yang mengorganisir kelompok milisi Brigade Badr.
"Saya akan bertemu dengan sejumlah kandidat untuk kementerian-kementerian lainnya dalam dua hari ini dan saya punya keyakinan, persoalan-persoalan yang masih tersisa bisa dipecahkan dan dibawa ke parlemen," tambah Maliki yang dipilih oleh mayoritas kelompok Suni dan Kurdi dalam pemilihan bulan lalu.
Lebih lanjut Maliki mengatakan, dirinya membuka pintu bagi kelompok-kelompok bersenjata yang ingin ikut dalam proses politik. "Jika ada orang bersenjata ingin bertarung dalam proses politik tapi tidak menumpahkan darah warga sipil Iran di tangannya, saya siap berdialog dengan mereka dan meminta mereka meletakkan senjata serta mengajak mereka ikut dalam proses politik," kata Maliki. (ln/middleeastonline)
