.jpg?w=1140&ssl=1)
Pejabat Militer AS menekan Irak agar menyetujui pakta perjanjian keamanan dengan militer AS, karena pakta tersebut menyangkut eksistensi pasukan AS di Irak. Menteri Pertahanan AS, Robert Gates bahkan mengingatkan Irak, jika AS dan Irak gagal menyetujui pakta itu, Irak akan menghadapi konsekuensi keamanan yang dramatis.
"Jika tidak ada Status of Forces Agreement (SOFA), AS akan menghentikan seluruh aktivitasnya. Jika tidak SOFA dan mandat PBB tidak diperbaharui, konsekuensinya akan sangat dramatis," kata Gates.
Ia juga menyatakan, AS sudah tidak berminat lagi untuk melakukan negosiasi baru atas kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya, bahwa pasukan AS akan berada di Irak sampai tahun 2011. Gates menyatakan hal itu, setelah hari Selasa kemarin, juru bicara pemerintah Irak Ali Dabbagh mengatakan bahwa kabinet Irak sepakat bahwa diperlukan amandemen atas pakta tersebut, agar bisa diterima oleh semua rakyat Irak. Dabbagh tidak merinci bagian mana dari kesepakatan itu yang harus diamandemen.
Selain Menteri Pertahanan, Kepala Pasukan AS di Irak Michael Mullen pada hari yang sama juga mengingatkan, Irak akan menghadapi resiko keamanan yang besar jika tidak segera menerima kesepakatan yang menjadi dasar hukum bagi kehadiran pasukan AS di Irak itu.
Terkait hal tersebut, Mullen menuding negara Iran sedang berupaya menggagalkan pakta SOFA dan menegaskan bahwa waktunya sudah sangat mendesak bagi pakta tersebut untuk segera disahkan, karena situasinya sudah sangat serius.
Menurut draft perjanjian SOFA, AS harus menarik mundur pasukannya dari Baghdad dan kota-kota lainnya di Irak pada tahun 2009 dan penarikan pasukan total harus selesai pada tahun 2011, kecuali jika pemerintah Irak meminta perpanjangan kehadiran pasukan AS.
Dalam draft itu juga ditetapkan, pasukan atau kontraktor-kontraktor AS yang melakukan "pembunuhan" di luar jam tugas dan diluar fasilitas AS akan diproses secara hukum berdasarkan juridiksi hukum Irak. Tapi jika kejahatan itu dilakukan saat jam tugas dan dilakukan di lingkungan fasilitas AS, maka proses hukum berdasarkan juridiksi hukum AS.
Sementara Baghdad berusaha mendapatkan wewenang penuh untuk menangkap dan mengadili orang-orang Amerika yang melakukan kejahatan yang tidak terkait dengan operasi militer serta pasukan dan kontraktor AS yang melakukan kejahatan berat dalam melaksanakan tugasnya. (ln/bbc/iol)
