Amerika Serikat menyatakan “menentang keras” referendum terkait kemerdekaan Kurdi dan mendesak para pemimpin Kurdi Irak untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Irak, sebagaimana kata Departemen Luar Negeri, pada hari Rabu.
“Amerika Serikat sangat menentang referendum terkait kemerdekaan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) yang dijadwalkan akan dilaksankan pada tanggal 25 September,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Naort dalam sebuah pernyataan.
Sedangkan Perdana Menteri Irak, Haidar al-Irak juga meminta pada hari Rabu untuk membatalkan rencana mengadakan referendum kemerdekaan wilayah Kurdistan, dan ia meminta agar dialog langsung dilakukan.
“Saya menyerukan dengan tulus agar membatalkan referendum tersebut, dan agar melakukan dialog langsung dalam rangka menyelesaikan semua masalah serta menyelesaikannya sesuai dengan Konstitusi,” katanya.
Abadi juga menekankan kesiapannya untuk mengubah konstitusi dan berkata, “Apa yang kita miliki adalah hal yang sakral. Konstitusi yang ada berkomitmen kepada kita karena kita telah bersumpah untuk itu.”
Wilayah Kurdistan berencana mengadakan referendum mengenai kemerdekaannya dari Irak pada 25 September, meskipun ada peringatan dari Baghdad bahwa ini seperti “bermain dengan api” dan ditambah pula pengumuman Amerika Serikat bahwa hal itu dapat merusak strategi perang melawan pejuang al-Qaeda.
Ebadi dan Aliansi Syiah yang berkuasa di Baghdad menentang referendum sebagai “inkonstitusional.”
Hal ini juga mendapat penolakan dari Negara-negara tetangga Irak, seperti Iran dan Turki, karena khawatir referendum tersebut justru akan memicu separatisme Kurdi di tanah mereka. (reutrs/hr)
