.jpg?w=1140&ssl=1)
Sebuah komisi lintas partai merekomendasikan pada PM Inggris Gordon Brown, agar segera menarik pasukan Inggris dari Irak dan menghentikan operasi-operasi serangan militer di Irak.
Komisi yang antara lain diketuai oleh mantan pemimpin Demokrat Liberal Lord Ashdown, juga mendesak perdana menteri untuk mengubah kebijakannya tentang Irak, dan menyampaikannya langsung pada Presiden AS George W. Bush dalam pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Laporan komisi itu menyebutkan bahwa Inggris seharusnya "secara aktif dan cepat… Melakukan perubahan kebijakan dalam kaitan hubungan dengan para sekutunya. "
Lord Ashdown-yang menolak ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Brown-mengingatkan bahwa penundaan penarikan pasukan sampai menunggu gelombang pengiriman pasukan AS bisa meredakan aksi-aksi kekerasan di Irak hanya akan menjadi pendorong bagi para pejuang di Irak untuk "mengusir" pasukan-pasukan asing.
"Penarikan mundur yang kita lakukan, seharusnya tidak diputuskan atas dasar situasi keamanan-yang membuka jalan bagi para milisi, pemberontak, untuk menjadi penentu penarikan mundur itu-tapi berdasarkan atas jadwal pelatihan bagi pasukan militer Irak, " kata Lord Ashdown dalam acara TV AM BBC.
"Jika kita tidak bisa lebih lama lagi menekan angka kekerasan, logikanya, kitalah yang akan menjadi target kekerasan. Oleh sebab itu, kita harus menyerahkan proses ini pada Irak, " ujarnya.
Menurut Komisi yang dipimpin Ashdown itu, penarikan pasukan Inggris sangat mendesak, meskipun resikonya kekerasan di Irak diperkirakan akan makin meningkat.
"Akankah situasinya akan menjadi memburuk? Mungkin. Tapi arahnya bisa ke mana saja. Bukti yang ada adalah, jika kita tidak bisa menekan kekerasan, kita juga tidak bisa mencegahnya menjadi lebih buruk. Yang perlu kita lakukan adalah melatih pasukan Irak, " tegas Ashdown.
Ia juga mengatakan bahwa Tony Blair telah gagal menggunakan "posisi"nya untuk mempengaruhi kebijakan Bush soal Irak. Lord Ashdown meminta agar Brown tidak melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dilakukan pendahulunya, Blair.
"Kita telah melakukan dosa yang besar dalam intevensi ini, yang berambisi untuk mencapai tujuan dengan cara yang memalukan. Yaitu keinginan untuk menciptakan Washington yang lain di Baghdad, untuk menciptakan dan menjalankan demokrasi ala Barat di sebuah negara di Timur Tengah, " sambung Ashdown.
Komisinya menegaskan kembali bahwa pemerintah Inggris harus lebih memfokuskan tujuan militernya di Irak, yaitu melatih pasukan Irak. Setelah tugas itu selesai, pemerintah harus menarik pasukannya.
Komisi yang dibentuk oleh Foreign Policy Centre-lembaga think-tank yang berbasis di London- melakukan wawancara dengan lebih dari 50 saksi mata sebelum membuat sejumlah rekomendasi tentang nasib pasukan Inggris di Irak. Di antara mereka yang diwawancarai adalah, Letnan Jenderal Jay Garner-mantan wakil pemerintahan AS di Irak, Jenderal Sir Mike Jakson-mantan panglima angkatan bersenjata Inggris, Sir Menzies Campbell-ketua kelompok Demokrat Liberal, Sir Jeremy Greenstock, manta utusan Inggris di PBB, seorangblogger di Baghdad bernamaSalam Pax, Dame Pauline Nevile Jones-mantan kepala badan intelejen dan Denis Macshane-mantan pejabat di kementerian luar negeri.
Ketua komisi lainnya, Baroness Jay-mantan menteri dari partai Buruh-menambahkan, "Irak membutuhkan sebuah peta menuju jalan pembangunan perekonomian. Jika situasi keamanan meningkat, maka situasi perekonomian akan membaik yang akan mempercepat ke arah perdamaian. " (ln/TheIndependent)
