Ikhwan Menolak Tawaran Posisi Menteri pada Kabinet Presiden Mansour

mursiiiiIkhwanul Muslimin dan Partai An Nour  akan ditawarkan posisi menteri dalam pemerintahan transisi, kata para pejabat, beberapa jam setelah pengangkatan perdana menteri baru.

Hazem el-Beblawi, seorang ekonom liberal dan mantan menteri keuangan , telah ditunjuk sebagai perdana menteri baru, juru bicara presiden, Ahmed al-Muslimani mengatakan.

Kepala oposisi Liberal dan pemenang Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei akan diposisikan sebagai wakil presiden untuk hubungan luar negeri, Muslimani mengatakan pada hari Selasa.

Penunjukan tersebut akan diikuti oleh pengumuman jabatan menteri dalam pemerintahan baru , yang akan ditawarkan kepada anggota Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, dan Partai An Nour.

Media pemerintah mengutip seorang juru bicara presiden yang mengatakan: “. Tidak ada keberatan sama sekali untuk melibatkan dua partai tersebut dalam pemerintahan”

Perdana Menteri Mesir yang baru, Hazem el-Beblawi, adalah ekonom liberal dengan reputasi sebagai seorang teknokrat .

Sebelum revolusi 2011, ia adalah seorang lawan bicara yang vokal atas kebijakan ekonomi Hosni Mubarak: Dalam debat 2009, ia berbicara secara terbuka tentang korupsi, dan menyalahkan pemerintah karena gagal untuk mengembangkan basis industri Mesir.

Baru-baru ini, ia telah mengkritisi Presiden Mohamed Mursi sewaktu masih menjabat . Dalam sebuah wawancara bulan lalu dengan Daily News Mesir, ia menggambarkan program ekonomi Morsi sebagai kegagalan.

“Setidaknya yang dapat dikatakan adalah bahwa hal itu belum benar-benar berhasil, dan tidak memiliki kejelasan,” katanya. “Morsi tidak menyajikan program yang jelas. Ia menyampaikan pidato yang sama bahwa semua politisi harus punya perhatian  tentang prestasi, prestasi dalam menarik investasi asing. ”

Beblawi menjadi guru besar ekonomi di berbagai universitas, dan ia bekerja untuk PBB dan Bank Pembangunan Arab.

Ikhwanul Muslimin, sementara ini, menolak untuk mengakui presiden transisi yang ditunjuk Militer , atau menjadi pengurus Negara pemerintahan Mansour .

Tak lama setelah partai-partai Islam membuat pernyataan mereka, panglima militer Mesir menyatakan pada media pemerintah bahwa militer tidak akan menerima politik “manuver”.

Menteri Pertahanan Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan bahwa “Masa depan bangsa ini terlalu penting dan sakral bagi manuver atau hambatan, apapun pembenaran”.

Konstitusi yang dirancang Mansour dimaksudkan untuk menggantikan Konstitusi Islam yang telah dirancang .

Sebuah komite akan dibentuk untuk melakukan perbaikan final draft sebelum dimasukkan ke referendum.

Pemilihan parlemen kemudian akan dilakukan  dalam waktu tiga bulan dan Mansour akan mengumumkan tanggal untuk pemilihan presiden setelah parlemen baru telah diselenggarakan. (Aljazeera/KH)