Pemerintah Amerika Serikat masih ingin terus memantau para tahanan kamp Guantanamo setelah mereka dibebaskan. Tapi kebingungan bagaimana cara memonitor para mantan tahanan itu. Solusinya ditawarkan oleh sekutu AS di Timur Tengah, Raja Abdullah bin Abdul Aziz dari Arab Saudi yang bergelar "Pelindung Dua Masjid Suci."
Situs majalah Der Spiegel, Jerman mengutip bocoran dokumen rahasia pemerintah AS yang dipublikasikan Wikileaks menyebutkan, pada tanggal 15 Maret 2009, Raja Abdullah melakukan pertemuan dengan penasehat Presiden Barack Obama untuk masalah terorisme, John Brennan.
Dalam pertemuan selama satu jam setengah itu, keduanya membahas berbagai isu politik, mulai dari soal Iran, Irak dan situasi Timur Tengah pada saat itu. Mereka juga membahas masalah tahanan "teroris" di kamp Guantanamo, yang banyak diantaranya adalah warga negara Arab Saudi.
Abdullah ternyata punya pemikiran sama dengan pemerintah AS, untuk terus memantau para tahanan kamp Guantanamo jika mereka sudah dibebaskan, terutama tahanan yang dianggap berbahaya. Kala itu, sedang hangat pernyataan pemerintahan Obama untuk menutup kamp Guantanamo dalam satu tahun, sesuai janji kampanyenya. Brennan dalam pertemuan dengan Raja Abdullah mengungkapkan kebingungan pemerintahnya menemukan cara agar bisa terus memantau para mantan tahanan Guantanamo.
Menurut dokumen diplomatik rahasia yang dikirim kedubes AS di Riyadh, Raja Abdullah mengusulkan sebuah ide untuk memantau para tahanan itu. "Saya sudah memikirkan sesuatu," kata Raja Abdullah seperti tertulis dalam dokumen diplomatik bertanggal 22 Maret 2009.
Raja Abdullah ternyata mengusulkan untuk memasukan sebuah chip elektronik ke dalam tubuh setiap tahanan, yang berisi informasi tentang jati diri mereka dan memungkinkan bagi AS untuk melacak gerakan para tahanan itu dengan menggunakan Bluetooth.
"Hal semacam ini sudah dilakukan pada hewan kuda dan elang," kata sang raja.
Tapi Brennan merespon ide itu dengan mengatakan "Tapi kuda tidak punya pengacara-pengacara yang handal" dan tindakan semacam ini bisa menimbulkan persoalan hukum di AS. Meski demikian, Brennan menyatakan akan mengkaji usulan itu dengan pejabat yang berwenang saat kembali ke AS. (ln/spiegel.ol)
.jpg)
