Pasukan keamanan Myanmar membunuh, memperkosa atau melakukan penangkapan massal terhadap Muslim Rohingya setelah kerusuhan sektarian mematikan di timur laut pada bulan Juni lalu, kelompok hak asasi mengatakan Rabu ini (1/8), menambahkan pemerintah tidak berbuat banyak untuk mencegah awal kerusuhan.
Pekerja bantuan diblokir dan dalam beberapa kasus ditangkap, dan muslim Rohingya harus menanggung beban tindakan keras pemerintah di negara bagian Rakhine setelah sepekan serangan bentrokan antara Rakhine Buddha dan etnis Rohingya, lapor Human Rights Watch yang berbasis di New York dalam sebuah laporan.
Berdasarkan wawancara dengan 57 warga Rakhine dan Rohingya, laporan ini berusaha untuk menjelaskan konflik yang berakar dari kebencian komunal dan menempatkan janji-janji oleh pemerintah sejak 2011 untuk melindungi hak asasi manusia setelah dekade pemerintahan militer yang brutal.
“Pasukan keamanan Burma gagal melindungi Arakan (Rakhine) dan Rohingya satu sama lain dan kemudian melepaskan kampanye kekerasan untuk melawan Rohingya,” kata Brad Adams, direktur Human Rights Watch Asia.
“Pemerintah mengklaim berkomitmen untuk mengakhiri perselisihan etnis dan kekerasan, tetapi peristiwa terakhir di Arakan menunjukkan bahwa negara justru mensponsori penganiayaan dan diskriminasi.”(fq/reu)
