Sebuah partai Islam di Tunisia mengatakan bahwa pihaknya ingin "menginstal" dengan cara politik sebuah rezim yang berdasarkan syariah Islam di negara Afrika utara tersebut.
"Kami bekerja untuk menginstal sebuah rezim yang didasarkan pada Syariah," kata Ridha Belhaj, juru bicara partai Hizbut Tahrir Tunisia (HTT).
Partai ini mengklaim bahwa "Islam adalah solusi" untuk masalah di Tunisia setelah pengusiran Zine El Abidine Ben Ali pada Januari lalu setelah terjadinya pemberontakan rakyat.
"HTT mencela kekerasan, namun partai tidak mengesampingkan adanya pemberontakan atau pembangkangan sipil dalam rangka mendirikan negara Islam," tambah Belhaj.
"Dalam Islam, rakyat berhak untuk menggulingkan pemimpin, bahkan dengan kekerasan bersenjata," katanya, sementara itu Belhaj juga mencela perdebatan terkait perempuan di Tunisia, satu-satunya negara Arab yang melarang poligami.
Partai Hizbut Tahrir Tunisia bermaksud untuk ikut ambil bagian dalam pemilihan umum yang ditetapkan pada 24 Juli mendatang untuk mendudukkan representasi di parlemen, meskipun tidak mengakui hukum-hukumnya, "Syariah menjadi satu-satunya sumber hukum," kata sekretaris jenderal partai Abdelmajid Habibi.
Dia juga mengatakan jika kelompok Islam berhasil memenangkan kekuasaan maka mereka akan melarang adanya partai lain.
Kelompok Islam lain di Tunisia, Ennahda, menjadi resmi pada tanggal 1 Maret lalu, setelah 30 tahun didirikan oleh para intelektual yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin.
Para ahli mengatakan sulit untuk mengukur kekuatan Islam sebagai kekuatan politik di Tunisia yang telah dilarang selama puluhan tahun, tetapi Islam adalah kekuatan oposisi paling kuat sebelum pelarangan oleh Ben Ali dimulai.(fq/afp)
