Hizbullah dan Libanon Protes Laporan HRW yang Terkesan Bela Israel

Pemerintah Libanon dan Hizbullah menolak laporan yang dibuat Human Rights Watch (HRW) tentang perang Israel-Hizbullah tahun 2006 lalu. Mereka mengecam isi laporan HRW yang dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

HRW lebih memfokuskan kritikan-kritikannya pada kelompok Hizbullah, padahal jelas-jelas Israel yang pertama kali melakukan serangan ke Libanon dengan target kelompok Hizbullah.

"Hizbullah menargetkan atau tanpa pandang bulu telah menembakkan roketnya ke warga sipil dan obyek-obyek sipil, " demikian antara lain isi laporan HRW yang rencananya akan dirilis dan dipresentasikan ke media massa di Beirut hari ini, Kamis (30/8).

Pihak Hizbullah dan pemerintah Libanon yang sudah lebih dulu mengetahui isi laporan tersebut, mengecam HRW. "Israel, telah melanggar semua konvensi internasional selama serangan-serangan yang dilakukannya pada Juli 2006, " kata Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora.

"Israel membunuh hampir 1. 200 warga Libanon dan melukai ribuan orang lainnya. Bahkan, 72 jam setelah PBB menetapkan resolusi 1701, Israel masih menjatuhkan 3, 5 juta bom-bom kluster di selatan Libanon, " sambung Siniora.

Protes terhadap hasil laporan HRW juga dilontarkan juru bicara Hizbullah Hussein Rahal. Menurut Rahal, yang dikritik HRW seharusnya Israel bukan Hizbullah.

"Kami adalah korban perang dan setiap orang punya hak untuk membela dirinya sendiri. Kami tidak menargetkan warga sipil, tapi Israel lah yang menjadikan penduduk sipil di Libanon menjadi target serangannya, " tandas Rahal.

Menanggapi kecaman dari Hizbullah dan PM Libanon, salah seorang periset di HRW Nadim Houry mengatakan, laporan itu bertujuan untuk menyoroti serangan-serangan yang menimpa penduduk sipil selama perang Israel-Hizbullah yang berlangsung 34 hari.

Menurut Houry, mereka juga akan merilis laporan tentang serangan-serangan Israel yang menewaskan warga sipil Libanon, tanggal 6 September mendatang.

"Kami tidak memihak tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, fokus utama kami soal konflik ini adalah untuk melindungi warga sipil, " kata Houry. (ln/al-arby)