Ismail Haniyah, PM Palestina yang dibubarkan oleh Abbas, memberikan dua syarat utama bagi penyelenggaraan pemilu Palestina.
Menurutnya, pemilu dini Palestina yang dilontarkan Abbas setelah pembubaran kabinet Hamas yang menang dalam pemilu sebelumnya, masih mungkin diterima dengan syarat, sesuai dengan kesepakatan nasional dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Haniyah, dalam pernyatannya di Ghaza mengatakan, “Pemilu apapun yang akan diselenggarakan di Palestina, harus memiliki dua syarat. Pertama, sesuai dengan kesepakatan nasional, karena pemilu tanpa kesepakatan nasional akan cenderung memisahkan Ghaza dan Tepi Barat secara politis dan geografis. Dan syarat kedua adalah, pemilu ini harus dilakukan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. ”
Seperti diberitakan, Dewan Pusat PLO beberapa waktu lalu, mendukung ide Abbas untuk menyelenggarakan pemilu dini, meskipun hal itu ditolak oleh Hamas yang mendominasi kursi Majelis Parlemen Palestina. Pemilu dini yang disuarakan Abbas memang mengundang kontroversi besar. Sejumlah tokoh Palestina memandang, solusi krisis politik internal Palestina adalah melalui dialog dan bukan pemilu dini. Jika pemilu dini dipaksakan, hal itu akan menjadi awal tersulutnya perang saudara. Bahkan Sekjen Faksi Fatah Farouk Khaddumi mengatakan, "Dialog untuk mencapai kesepakatan membentuk pemerintah persatuan harus dilanjutkan. "
Mahmud Abbas, kata Kaddumi, telah mengambil keputusan sepihak dengan gagasan menggelar pemilu dini tanpa ada koordinasi di jajaran PLO maupun Fatah. Keputusan tersebut bahkan diambil ketika sedang berlangsung dialog internal. Dialog itu telah berhasil mencapai kesepakatan secara prinsip bahwa Hamas dan Fatah akan membentuk pemerintah persatuan.
"Kami menganggap keputusan Abbas itu menjadi penyebab krisis internal Palestina menjadi lebih buruk lagi dan bahkan bisa meletuskan perang saudara, " katanya menambahkan.
Kaddumi menegaskan pula, pertarungan di Palestina sekarang bukan antara Fatah dan Hamas, tetapi antara sekelompok dari Fatah atau persisnya kelompok Mahmud Abbas dan Hamas. "Saya adalah Sekjen Fatah. Fatah sebagai institusi tidak ada kaitan dengan pertarungan di Palestina sekarang. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan antara Hamas dan kelompok Abbas, bukan Fatah dan Hamas, " ujarnya. (na-str/iol, kcm)
