.jpg?w=1140&ssl=1)
Hamas tolak ajakan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk terlibat dalam diskusi tentang gencatan senjata komprehensif dengan Israel. Alasannya, Israel tidak komitmen dengan gencatan senjata lokal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Israel dan Palestina. Sementara Jihad Islami mengancam akan mengintensifkan serangan terhadap Israel dalam beberapa waktu mendatang, lantaran Israel melakukan ekspansi militernya ke Tepi Barat.
Penolakan Hamas terhadap permintaan Abbas, menambah runcing krisis yang sebelumnya telah terjadi antara Gerakan Hamas sebagai pemegang pemerintahan formal di Palestina dan Fatah mantan partai penguasa yang kalah dalam pemilu. Sebelumnya, upaya dialog membentuk pemerintahan koalisi nasional pun menemui jalan buntu. Pada saat yang sama, sejumlah pengamat memandang Hamas tengah gencar meminta dukungan legalitas bangsa-bangsa Arab dalam kunjungan pertama PM Palestina Ismail Haniyah ke sejumlah negara Arab.
Fauzi Barhum, jubir Hamas dalam keterangan khususnya kepada Islamonline mengatakan, “Israel tidak komitmen dengan gencatan senjata lokal yang telah ditetapkan pejuang Palestina, sebelum mencapai kesepakatan gencatan senjata menyeluruh.” Ia menyebutkan bahwa selama beberapa hari ini Israel justru melakukan peningkatan ekspansi militernya hingga menewaskan 5 orang warga sipil Palestina dan menangkap lebih dari 130 orang Palestina. “Semua itu dilakukan hanya dalam waktu tujuh hari setelah gencatan senjata lokal disepakati,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa menteri pertahanan Israel Omeir Peretz bahkan mengeluarkan intruksi pada pasukannya untuk membuka peperangan baru terhadap pejuang Palestina di Ghaza, lalu melanjutkan aksi militer di Tepi Barat yang sebenarnya termasuk wilayah gencatan senjata. Peretz disebutkan telah menegaskan keyakinannya bahwa Israel bukan tidak mungkin melakukan serangan ke Tepi Barat dengan dalih perang terhadap "terorisme", selama pejuang Palestina masih tetap melakukan perlawanan atas pendudukan yang dilakukan Israel.
Menurut Barhum, “Tidak ada hubungannya antara sikap Hamas menolak seruan diskusi gencatan senjata yang dikehendaki Abbas, dengan masalah dialog pembentukan pemerintah koalisi yang gagal.” Ia melanjutkan, “Kajian tentang gencatan senjata secara utuh dalam kondisi internal Palestina seperti ini bukan prioritas.”
Intelejen dan Militer Israel Tolak Gencatan Senjata Penuh
Sementara itu, pemerintah Zionis Israel diprediksi akan menyetujui rekomendasi yang diajukan dinas intelijen dan militer Israel agar memberikan lampu hijau pada para tentaranya untuk melanjutkan aksi-aksi pembunuhan dan penculikan di kalangan warga Palestina di Tepi Barat, meski sudah ada kesepakatan gencata senjata pada akhir November kemarin.
Radio Israel mengatakan pada hari Ahad (3/12) pihak keamanan ingin mengajukan rekomendasi kepada pemerintah Israel untuk tidak membatasi aksi-aksi perang militer Israel di Tepi Barat dan menolak gencatan menyeluruh, yang meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pemerintah Israel diminta hanya mengakui gencatan di Jalur Gaza saja.
Keamanan Israel melihat penghentian serangan pejuang Palestina di Jalur Gaza tidak lebih sebagai “langkah taktik yang digunakan faksi-faksi perlawanan Palestina sebagai upaya menghimpun kekuatan.” Untuk itu pihaknya secara terang-terangan menegaskan tidak akan menghentikan aksi penculikan dan pembunuhan di Tepi Barat. (na/was-str/iol)
