.jpg?w=1140&ssl=1)
Tokoh pimpinan Hamas mengatakan, bahwa pemerintahan koalisi nasional Palestina yang akan dibangun, bukan representasi Hamas. Ini karena program politik pemerintah mendatang boleh jadi tidak sejalan dengan program pemerintahan Hamas saat ini, melainkan perpaduan program antara berbagai elemen politik yang terlibat dalam pemerintahan.
Pernyataan seperti ini dikeluarkan setelah sejumlah petinggi AS menyebut pesimis akan terjadi perubahan mendasar dalam pandangan politik AS terhadap pemerintah Palestina. Dalam hal ini, Hamas akhirnya menerima proposal pembentukan pemerintah dengan hanya melibatkan orang-orangnya di 10 kursi menteri, sementara 6 kursi lainnya diberikan untuk kelompok Fatah, dan sisanya sekitar 5 kursi diberikan kepada elemen politik lain. Selain itu, terdapat kesepakatan mendasar pula dengan menunjuk DR. Muhammad Aid Shabir, tokoh akademis asal Ghaza dan memiliki hubungan dekat dengan Hamas, yang akan memimpin kursi perdana menteri, menggantikan Ismail Haniyah.
Para pengamat memandang bahwa pemerintahan koalisi memang menjadi solusi yang adil antara pihak yang tetap teguh memegang prinsipnya seperti Hamas yang menolak eksistensi Israel, dan tekanan dunia internasional yang memaksa pemerintah agar tidak dikendalikan oleh Hamas.
Muhammad Faraj Ghoul, pimpinan Hamas sekaligus anggota parlemen Palestina mengatakan kepada Islamonline, “Akan ada pembedaan nantinya antara program Hamas dan program pemerintahan koalisi. Program pemerintahan koalisi mendatang adalah interpretasi yang berasal dari berbagai kelompok yang berkoalisi. Dan setiap kelompok di Palestina memiliki kekhasan sendiri yang mereka perjuangkan.”
Terkait pengakuan eksistensi Israel yang selama ini tegas ditolak oleh Hamas, dikatakan Ghoul, “Ada semi kesepakatan antara semua elemen Palestina dan pemerintahan mendatang, bahwa tidak akan ada pengakuan terhadap penjajah Zionis Israel.” Selain itu, syarat pengakuan atas eksistensi Israel dari pemerintah Palestina sebenarnya bertujuan untuk mengalahkan bangsa Palestina yang juga tidak diinginkan oleh pemerintah. (na-str/iol)
