Pimpinan Hamas di Jalur Ghaza Ismail Haniyah menyatakan terlalu dini untuk melakukan penilaian bahwa kesepakan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di wilayah itu berjalan dengan sukses. Menurut Haniyah, Hamas masih terus melakukan pemantauan atas jalannya gencatan senjata.
"Terlalu dini untuk menilai apakah pihak penjajah (Israel) telah mematuhi atau tidak, kesepahaman yang dicapai sepuluh hari yang lalu, " kata Haniyah pada para wartawan di Ghaza City meskipun selama itu tidak terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh keduabelah pihak.
Haniyah mengungkapkan, pihaknya masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di Jalur Ghaza pascakesepakatan gencatang senjata. "Setiap hari kami masih melakukan kontak dengan saudara-saudara kami diMesir untuk mengetahui apakah Israel telah melonggarkan blokade di perbatasan-perbatasan yang telah melumpuhkan perekonomian di Jalur Ghaza, " tukas Haniyah.
Hari Minggu kemarin, sekitar 90 truk yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan masuk Ghaza. Militer Israel mengklaim, jumlah truk pembawa bantuan yang diizinkan masuk ke wilayah Ghaza bertambah setiap harinya, dibandingkan sebelum kesepakatan gencatan senjata, yang biasnya hanya sekitar 60 truk saja yang diperbolehkan masuk ke Ghaza.
Meski demikian, menurut ketua asosiasi tempat pengisian bahan bakar di Ghaza, Israel belum memulihkan pasokan bahan bakar minyak dan gas sampai hari Mingggu kemarin.
Sementara itu, di Israel, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menegaskan dukungan penuhnya Israel. Tapi ia meminta rezim Zionis menghentikan aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan melonggarkan larangan bepergian terhadap warga Palestina. Sarkozy menegaskan, tanpa penghentian pembangunan pemukiman Yahudi akan sulit mencapai perdamaian dengan Palestina.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menyambut positif pernyataan Sarkozy terhadap Israel. "Pernyataan itu menunjukkan dukungan Perancis terhadap persoalan Palestina, dan upaya untuk mencapai kesepakatan damai di wilayah ini, " kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina. (ln/presstv/alaraby)
