.jpg?w=1140&ssl=1)
PM Kabinet koalisi nasional Palestina, Ismail Haniyah kembali melayangkan seruannya kepada Fatah untuk berdialog dan menyelesaikan berbagai persoalan yang kini terjadi di Palestina.
Dari kantornya, Haniyah juga mengatakan bahwa dirinya menerima telepon dari Presiden Yaman, Ali Abdullah Shalih yang menyebutkan bahwa solusi dari permasalahan Palestina saat ini adalah dengan dialog tanpa ada ikatan syarat terdahulu. Ia menambahkan, dialog ini, "Harus dilakukan atas dasar tidak adanya asumsi siapa kalah dan siapa yang menang, dan tanpa asumsi untuk membahayakan siapapun tapi atas prinsip pemerintahan koalisi nasional."
Pernyatan ini disampaikan terkait pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang meminta Menteri Dalam Negeri Kabinet Darurat yang dibentuknya sendiri, untuk mengevaluasi kembali undang-undang yang mengatur lembaga non pemerintah di Tepi Barat. Langkah Abbas, dinilai pengamat jelas mengandung unsur niat untuk menyingkirkan peran Hamas di Tepi Barat yang kini dikuasai Fatah, dengan menyegel kantor Hamas.
Sementara itu, harian Israel Haaretz edisi hari Jum’at (21/6) melansir pemberitaan bahwa militer Israel tengah mempelajari langkah dukungan kepada pasukan pengamanan Presiden Abbas melalui pasokan peralatan militer. Menurut harian tersebut, telah terjadi pertemuan beberapa hari lalu antara pimpinan tentara Israel dengan pimpinan pengamanan Presiden. Petinggi pasukan pengamanan menyampaikan dua ide mereka kepada komando pasukan Israel, bahwa mereka meminta Israel untuk menghentikan penangkapan terhadap para pejuang Fatah di Tepi Barat. Dan kedua, meminta Israel memberikan keleluasaan bagi anggota Fatah untuk bergerak dan beroperasi di sejumlah kota di Palestina. Dua hal itu, akan membawa kompensasi bahwa Fatah akan membekukan seluruh sayap militer yang ada di bawahnya, di Tepi Barat. (na-str/ikhol)
