.jpg?w=1140&ssl=1)
Khalid Mishal, Kepala Biro Politik Hamas kembali menawarkan organisasi Fatah untuk dialog tanpa syarat, demi terwujudnya persatuan Palestina dan menuntaskan krisis internal. Namun Mishal juga meminta kepada Presiden Abbas untuk menonaktifkan kabinet Salam Fayadh.
Mishal dalam sebuah upacara di Damaskus, memperingati berdirinya Hamas, mengatakan, "Saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya di organisasi Fatah untuk sama-sama mengobati krisis Palestina dan menyatukan kembali tubuh barisan nasional, melalui dialog tanpa syarat, hari ini juga. "
Ia menambahkan, "Perselisihan prinsipil di Palestina adalah perselisihan yang bersifat politis, bukan perselisihan terhadap pemerintah. Karenanya, kita harus berdialog dan meletakkan perselisihan politik itu di belakang. "
Pekan lalu, Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta Hamas menyepakati digelarnya pemilu lebih awal, dan membuka lembaran baru dengan meninggalkan penguasaan atas Ghaza, kemudian melakukan dialog kemaslahatan bersama Fatah. Akan tetapi Mishal menolak pelaksanaan pemilu lebih awal.
"Masalahnya bukan pada pemilu dini. Marilah bersama dialog tanpa syarat, kami siap dan mengulurkan tangan kami kepada Fatah. Semua masalah bisa dikaji dalam meja dialog. Lontarkanlah apa saja yang kalian inginkan untuk dibicarakan bersama, " ujar Mishal.
Mishal menganggap apa yang terjadi di Ghaza adalah masalah yang sifatnya darurat, setelah berulangkali mengalami serangan terus menerus. Mishal juga menegaskan apa yang dilakukan Hamas bukanlah revolusi menggulingkan pemerintahan Abbas. "Hamas hanya melanjutkan upaya menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi karena hasil pemilu pada 2006. Bagaimana mungkin Hamas melakukan revolusi terhadap dirinya sendiri dan melawan konstitusi?" ujar Mishal.
Dalam kesempatan ini, Mishal juga menyinggung soal pembatalan kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Salam Fayadh. Katanya, "Pemerintahan Fayadh harus dihilangkan. Semua anasir Palestina harus melarang pemerintahan ini terus menerus mempermainkan kemaslahatan Palestina. "
Mishal menganggap pemerintahan Fayadhlah yang bertanggung jawab atas proyek "pelaparan" rakyat Palestina, khususnya di Ghaza, dan menetapkan langkah pengamanan untuk memberangus perlawanan Palestina mengusir penjajah Israel. (na-str/iol)
