.jpg?w=1140&ssl=1)
Hamas mengecam keras Presiden Palestina Mahmud Abbas yang terkesan diam melihat serangan pasukan Zionis Israel dari darat dan udara ke wilayah Ghaza, yang menyebabkan 13 warga sipil Palestina gugur.
Juru bicara Hamas di Ghaza Sami Abu Zuhri menyerukan otoritas pemerintahan Palestina dalam hal ini Mahmud Abbas, untuk secara serius mengkaji kembali sikap dan pendiriannya terhadap rejim Zionis
"Posisi Abbas dan otoritas Palestina benar-benar negatif terhadap apa yang terjadi di Ghaza. Ini merupakan kolusinya dengan Israel.
Abu Zuhri mendesak otoritas Palestina meninjau kembali posisinya terhadap Israel, karena rakyat Palestina melihat bahwa pertemuan-pertemuan antara pemerintah Palestina dan rejim Zionis Israel sama sekali tidak bermanfaat.
Sepanjang hari Rabu dan Kamis dini hari kemarin, militer Israel melakukan serangan dari darat dan udara ke Jalur Ghaza, yang menyebabkan 13 warga Palestina syahid dan 10 orang lainnya luka-luka.
Militer Israel menyatakan, dalam waktu dekat mereka akan mengintensifkan operasi-operasi militernya ke wilayah yang sekarang dikuasai Hamas itu.
Israel Larang Pengungsi Palestina Masuk ke Ghaza
Sementara itu, Kepala Komisi Urusan Sipil Palestina Syaikh Hussein Al-Syaikh mengkritik sikap pemerintah Israel yang menolak permohonan izin masuk ke Jalur Ghaza, bagi pengungsi Palestina di luar negeri.
Larangan masuk tersebut diterapkan Israel setelah seminggu yang lalu, rejim Zionis itu menyatakan Jalur Ghaza sebagai "wilayah musuh. " Akibat larangan ini, keluarga-keluarga Palestina, utamanya yang tinggal di Ghaza dan selama ini hidup terpisah-pisah tidak bisa berkumpul kembali di Ghaza. Menurut Hussein Al-Syaikh, masalah ini merupakan masalah sosial yang sensitif di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki penjajah Israel.
Warga Palestina di Jalur Ghaza dan Tepi Barat, jelas Al-Syaikh, banyak yang menikah dengan para pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania dan negara-negara Arab lainnya. Pasangan-pasangan suami isteri, kebanyakan pihak isteri, biasanya masuk ke wilayah Palestina dengan menggunakan izin berkunjung dan dianggap sebagai pemukim ilegal, meski mereka sudah memiliki anak.
Otoritas Israel berjanji akan mempertimbangkan permohonan izin masuk para pengungsi Palestina yang jumlahnya mencapai lebih dari 50. 000 aplikasi pada bulan Ramadhan ini, untuk wilayah Tepi Barat. Tapi sampai saat ini, ujar Al-Syaikh, tidak ada kejelasan realisasi janji itu. (ln/arabnews/presstv)
