.jpg?w=1140&ssl=1)
PM Palestina Ismail Haniyah menegaskan Hamas tidak akan mundur selangkahpun dari misi perjuangan Hamas. Namun saat ini sejumlah informasi dari petinggi Hamas menyebutkan saat ini tengah dibahas langkah politik yang mungkin dilakukan terkait embargo total oleh negara-negara kwartet.
Sejumlah petinggi Hamas dikabarkan tengah membahas langkah politik apa yang bisa meringankan ‘hukuman’ atas rakyat Palestina, untuk mengambil sisi keuntungan lain. Dikatakan oleh Ghazi Ahmad, jubir Pemerintah Palestina pimpinan Hamas, “Ada pembahasan terhadap sejumlah opsi. Termasuk mendirikan negara Palestina di atas tanah yang diklaim Israel pada tahun 1967. Kami juga menyampaikan tidak menolak total perundingan damai yang pernah dilakukan. Tapi kami menyampaikan solusi final dalam interaksi dengan Israel, bukan solusi bertahap.”
Ia menambahkan bahwa dari seluruh opsi strategis yang dibahas oleh petinggi Hamas, seluruhnya tidak ada yang menyentuh masalah pengakuan terhadap eksistensi Israel di Palestina. Terkait rekomendasi yang disampaikan sejumlah perwakilan tawanan Palestina dipenjara Israel yang meminta Hamas mau mengakui Israel, petinggi Hamas mengatakan, “Kami bisa menerima 90 persen yang ada dalam rekomendasi itu, kecuali pengakuan terhadap eksistensi Israel. Kami tidak akan memperoleh keuntungan apapun dari mengakui Israel. Dan mengakui Israel akan memecah aksi perlawanan.”
Sementara itu, Farahat Asad, salah satu petinggi Hamas mengatakan kepada Reuters, “Kami tengah mengkaji opsi politik yang beragam. Menurutnya yang menjadi prioritas pembahasan Hamas saat ini adalah bagaimana bisa menghimpun sikap yang satu dari seluruh kelompok di Palestina terkait masalah politik penting melalui dialog nasional yang akan dimulai pada pekan depan." (na-str/albwb)
