Hamas: Ide Percepatan Pemilu adalah Revolusi atas Demokrasi

Perselisihan kembali mencuat di Palestina antara Hamas dan Fatah. Dipicu oleh keputusan Dewan Eksekutif PLO yang dikepalai Presiden Palestina Mahmud Abbas, saat ia menyerukan digelarnya pemilu legislatif dan pemilu presiden lebih awal dari jadwal reguler. Seruan ini ditolak Hamas dan dianggap sebagai revolusi atas demokrasi.

Menurut Yaser Abdu Rabih, anggota Dewan Eksekutif PLO, setelah usai melaksanakan rapat di Ramallah yang dipimpin Mahmud Abbas, “Dewan memutuskan untuk melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden lebih awal untuk keluar dari krisis politik saat ini.” Dewan juga memutuskan untuk mengaktifkan Tabungan Nasional Palestina sebagai tempat pendanaan formal guna membantu penuntasan krisis ekonomi yang dihadapi pemerintahan Ismail Haniyah. Rencananya, tambah Abdu Rabih, dewan eksekutif PLO sebagai representasi Palestina yang diakui negara internasional, akan menyampaikan pesan kepada dunia tentang Dana Nasional Palestina dengan satu rekening, sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Ia juga menegaskan PLO siap melakukan perundingan apapun di bawah koordinasi lembaga internasional, sesuai kesepakatan internasional dan negara Arab.

Menanggapi masalah itu, Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniyah menganggap apa yang dirumuskan oleh Dewan Eksekutif PLO, sebagai upaya revolusi atas kehendak rakyat Palestina dan demokrasi Palestina. Ia menegaskan tidak akan mengizinkan revolusi apapun yang dilakukan atas sesuatu yang legal. DR. Ismail Ridhwan, jubir resmi Fatah mengatakan, “Mekanisme apapun terkait pemilu dini harus dilakukan sesuai kesepakatan nasional dan itu takkan bisa terlaksana tanpa Hamas. Rakyat Palestina telah menyampaikan suaranya untuk mendukung Hamas dengan dominasi mutlak saat pemilu.” Ia menambahkan, “Jika Dewan Eksekutif PLO ingin menyelenggarakan pemilu presiden, itu boleh saja. Tapi rakyat telah menyatakan pilihannya dalam pemilu legislatif mendukung Hamas.

Terkait seruan pemilu dini yang juga disampaikan presiden Palestina Mahmud Abbas, Ridhwan mengatakan, “Presiden boleh saja menyerukan pemilu presiden lebih dini, tapi tidak mungkin menyelenggarakan pemilu legislatif lebih awal karena dewan parlemen adalah lembaga tinggi yang mencari solusi untuk dirinya, bukan oleh Presiden.”

Ia melanjutkan, Presiden hanya bisa menonaktifkan pemerintahan saja tapi tidak bisa membentuk pemerintahan nasional sendiri kecuali dengan dukungan legislatif yang didominasi oleh Hamas. (na-str/iol)