Petinggi Hamas mengungkapkan bahwa saat ini Hamas telah memilih perdana menteri dan semua anggota pemerintahan Palestina yang baru. Draft pemerintahan baru itu, menurutnya, hanya tinggal menunggu perintah resmi dari pemerintahan Mahmud Abbas untuk dipublikasikan nama-namanya dan menjalankan tugasnya. Di sisi lain, Hamas diberitakan gagal melakukan dialog dan musyawarah dengan sejumlah faksi perlawanan Palestina lain untuk masuk dalam unsur pemerintahan nasional Palestina yang dibentuknya.
Draft pemerintahan baru itu disebutkan bisa terbentuk setelah pihak Hamas melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas agar menggelar sidang parlemen pertama yang baru, pada tanggal 16 Februari mendatang. Khalil Abu Laila, salah satu pimpinan politik Hamas sekaligus PJ Hubungan Internasional Hamas menjelaskan bahwa saat ini draft pemerintahan baru bentukan Hamas sudah selesai. Draft tersebut menurutnya memuat semua nama dan pembagian kementerian.
“Tapi seluruh nama itu akan tetap dirahasiakan sampai tiba saatnya Hamas diberikan mandat untuk membentuk pemerintahan baru secara resmi oleh Presiden Mahmud Abbas.” Ia juga menyampaikan bahwa draft susunan pemerintahan itu masih menerima sejumlah alternatif lain. Abu Laila kembali menegaskan harapannya kepada para pemimpin faksi politik dan perlawanan di Palestina untuk bergabung dalam pemerintahannya mengingat Palestina akan menghadapi situasi yang berat di masa mendatang.
Terkait ancaman pembekuan dana bantuan untuk Palestina, Hamas mengatakan, “Bantuan akan datang untuk rakyat Palestina tanpa syarat atau prasyarat apapun. Sampai dalam kondisi bantuan itu dilarang datang untuk Palestina, maka Hamas yakin mampu menghadapi tantangan apapun,” jelas petinggi Hamas tersebut.
