Khalid Misy’al, kepala biro politik Hamas, akhirnya tegas menolak terlibat dalam percepatan pemilu sebagaiman diusulkan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Senin (18/12), Misy’al-menegaskan, “Hamas takkan terlibat dalam pemilu legislative dan pemilu presiden yang dipercepat seperti diserukan Mahmud Abbas, presiden Palestina. Pemilu ini juga ditolak oleh berbagai faksi perjuangan Palestina.”
Menurut Misy’al-dalam pembicaraan kepada BBC, seruan Abbas untuk percepatan pemilu adalah tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk rakyat Palestina. Ia menyitir bahwa Hamas akan ikut dalam pemilu jika dilaksanakan sesuai peraturan dan sesuai undang-undang Palestina. “Hamas akan berupaya mengerahkan semua cara damai untuk menghentikan pelaksanaan percepatan pemilu yang diserukan Presiden Palestina Mahmud Abbas,” katanya.
Misy’al-menambahkan bahwa krisis politik yang saat ini terjadi di Palestina bukan terjadi karena efek masalah internal Palestina, melainkan karena intervensi luar yang ingin bermain di Palestina, khususnya AS dan rekanan AS yang terus menerus mendorong adanya kudeta terhadap pemerintahan yang saat ini dipimpin Hamas.
Mahmud Abbas beberapa hari lalu mengumumkan agar pemilu dipercepat pelaksanaannya dengan alasan dialog pembentukan pemerintahan koalisi nasional telah buntu dan gagal dilakukan. Di sisi lain, Abbas dan pimpinan Fatah menyatakan keharusan mengakui pemerintahan penjajah Zionis Israel. Sementara Hamas menolak masalah yang dianggap sangat prinsipil tersebut, dan penolakan itu juga berlandaskan piagam kesepakatan nasional yang pernah dibuat bersama oleh berbagai faksi perjuangan Palestina.
Hamas sendiri, menurut Mishal, akan berpegang kepada cara-cara yang jauh dari kekerasan dan akan lebih terbuka untuk dialog sebagai solusi satu-satunya mengatasi krisis yang terjadi. (na-str/ikhl)
