Dr. Ghazi Hamd, Jubir Resmi Pemerintahan Palestina membantah informasi yang menyebutkan bahwa Hamas menyetujui penyelenggaraan referendum yang diusulkan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Ghazi Hamd, mengatakan, “Saat ini kita harus memberikan kesempatan untuk menggelar dialog nasional secara normal tanpa halangan apapun. Dialog adalah cara satu-satunya yang paling baik untuk mencari jalan keluar perselisihan dan pertikaian internal di Palestina. Jika dialog nasional itu benar-benar gagal dilakukan, barulah kita akan membicarakan alternatif lainnya.”
Sebelum ini, sejumlah media massa menyebutkan bahwa Hamas setuju dengan pelaksanaan referendum yang antara lain meminta pendapat rakyat Palestina soal pengakuan terhadap eksistensi Israel. Menurut Hamd, referendum harus dilakukan dengan penelitian yang detail, termasuk dimensi undang-undang, dan administrasinya.
“Apalagi referendum ini menyangkut masalah yang sangat sensitif. Masalah yang mencakup seluruh rakyat Palestina meliputi negara merdeka Palestina, nasib Jerussalem, kepulangan para pengungsi dan pembebasan para tahanan,” tegasnya.
Seperti diketahui Presiden Palestina Mahmud Abbas, mengatakan, dia akan mengajukan referendum nasional mengenai penerimaan rakyat Palestina untuk berdampingan dengan Israel bila Hamas tidak sependapat dengan ide itu dalam 10 hari. Ultimatum kepada Hamas itu merupakan pertaruhan politik yang dapat menolong rakyat Palestina keluar dari kebuntuan politik internal atau malah mengarahkan mereka kepada krisis mendalam. (na-str/pic)
