.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintah Palestina mengecam keras ekspansi militer Zionis Israel terhadap kota Nablus, Utara Tepi Barat. Menurut pemerintah Palestina, “Aksi militer itu adalah tindak kejahatan yang tidak lain merupakan rangkaian peperangan yang terus dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Tepi Barat, khususnya kota Nablus. ”
PM Palestina Ismail Haniyah di sela rapat mingguan yang dilakukan hari Senin (26/2) mengatakan, perang Israel atas Nablus sudah dilakukan sejak lama. “Operasi militer yang dilakukan Israel atas Nablus telah berlangsung terus menerus sebelum ini, antara lain dengan larangan beraktifitas, operasi penangkapan massal, penghancuran rumah, meneror kaum wanita dan anak-anak serta menyegel berbagai institusi di Nablus. ”
Menurut Haniyah, dalam aksi-aksi jahatnya, Zionis Israel menargetkan rakyat sipil sebagai korbannya dan memanfaatkan sikap ‘diam’ dunia internasional terhadap kejahatan yang dilakukannya atas rakyat Nablus.
“Tak ada masyarakat internasional yang bertindak menghentikan kebiadaban yang telah menjadi karakter sepak terjang politik Zionis selama ini, ” ujar Haniyah.
Ia juga mempertanyakan sikap dunia yang diam seribu bahasa saat terjadi tragedi pembantaian di Masjid Al-Ibrahimi, yang memakan puluhan korban sipil Palestina di kota Khalil. Ketika itu, seorang Zionis ekstrim Baruch Goldstein menembakkan pelurunya secara membabi buta ke arah jamaah shalat subuh di masjid Al-Ibrahimi.
Menurut Haniyah, Zionis saat ini terus menerus melakukan upaya untuk memprovokasi, memunculkan krisis, melakukan aksi militer dan tudingan dusta yang tidak beralasan. Tapi dengan yakin Haniyah menegaskan kembali, “Penjajah Zionis Israel telah memiliki pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan rakyat kami melalui cara-cara jahat dan kejam seperti itu. Tapi mereka selalu gagal dan gagal untuk mencabut keamanan dan stabilitas Palestina. Mereka tidak pernah mampu menghentikan perlawanan rakyat kami untuk mengusir penjajah. ”
Sejauh ini, pemerintah Palestina terus menerus berupaya untuk menghentikan kejahatan Israel melalui jalur politik, diplomatik, baik lingkup negara Arab maupun internasional. Pasca kesepakatan Makkah, pemerintah Palestina tengah menyusun kabinetnya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional dan memperjuangkan dibukanya blokade ekonomi yang telah melilit rakyat Palestina hampir satu tahun. (na-str/pic)
