Sampai hari ini Presiden SBY belum mau membubarkan Ahmadiyah. Mungkin masih menimbang-nimbang. Entah keputusan apa yang akan diambil terhadap Ahmadiyah. Meskipun tuntutan dan desakan ormas-ormas Islam sudah berkali-kali dalam berbagai bentuk, termasuk melakukan aksi demo di depan Istana Negara, tetapi tetap saja Presiden SBY "emoh" membubarkan Ahmadiyah.
Sehingga di kalangan bawah umat di berbagai daerah terjadi aksi kekerasan antara umat Islam dengan kelompok Ahmadiyah, yang pasca SKB Tiga Menteri tetap melakukan aktivitas dan merekrut anggota baru. Inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di bawah. Timbulnya kekerasan yang dapat mengancam stabilitas.
Terakhir konflik besar terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, di mana terjadi konflik antara umat Islam setempat melawan kelompok Ahmadiyah, yang mengakibatkan tewasnya tiga orang anggota Ahmadiyah.
Peristiwa ini dieksploitir oleh media massa sekuler dan kriten, serta berbagai tokoh sekuler dan kristen yang menuntut agar pemerintah bertindak tegas terhadap ormas Islam yang melakukan kekerasan, yang diarahkan ke FPI. Termasuk membubarkannya.
Presiden SBY sudah meminta menindak tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan kekerasan. Bahkan, kepolisian rencananya akan membentuk "Detasemen Penanggulangan Aksi Kekerasan", yang sudah ramai dibicarakan, sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden yang menginstruksikan untuk mengantisipasi adanya aksi-aksi massa yang menjurus kekerasan dan anarkisme.
Di tengah ketidakmenentuan sikap Presiden SBY terkait pengambilan keputusan terhadap Ahmadiyah yang mesti diambil, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengeluarkan keputusan melarang Ahmadiyah. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah pula mengeluarkan larangan terhadap Ahmadiyah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Banten, dan sekarang rencananya Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo akan mengeluarkan keputusan yangn melarang Ahmadiyah.
Menurut Habib al Atos, Ketua FPI DKI Jakarta, menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, hari Senin besok, rencananya akan mengeluarkan keputusan yang melarang Ahmadiyah, ujar al-Atos.
Rencana keputusan itu merupakan hasil pertemuan FPI DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, usai shalat Jum’at. "Hari Senin besok Gubernur DKI Jakarta akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) larangan Ahmadiyah di wilayah hukum DKI Jakarta", tegas al-Atos.
Mungkin ini sebuah langkah yang sekarang digalang oleh pemerintah pusat, melalui Mendagri Gumawan Fauzi, yang mendorong para pemimpin daerah melarang Ahmadiyah. Tidak dibubarkan. Cukup dengan larangan melakukan segala bentuk aktivitasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, yang berasal dari PKS telah pula mengeluarkan keputusan yang melarang Ahmadiyah di seluruh wilayah hukum Propinsi Jawa Barat, hal ini sejalan dengan seruan Fraksi PKS di DPR sudah mengeluarkan seruan agar Ahmadiyah dibubarkan.(mh)
