Pemimpin Ikhwanul Muslimin, menilai kabinet baru Mesir, hanyalah ilusi, dan tidak akan membawa Mesir kepada reformasi danp perubahan. Karena posisi-posisi kunci dipegang oleh kroni-kroni Mubarak.
Dalam kabinet yang baru di Mesir, pos-pos penting dalam fortfolio kabinet yang ada, semuanya diisi oleh muka-muka lama. Diantara portfolio menteri pertahanan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri keuangan, kehakiman, tidak ada yang berubah dalam kabinet yang baru. Semuanya masih orang-orang lam.Egypt’s key portfolios of defence, interior, foreign, finance and justice were unchanged in a cabinet reshuffle, state television confirmed.
Para menteri yang telah diumumkan Selasa kemarin, mengangkat kembali Ketua Dewan Agung Militer, Marsekal Mohammed Husien Tanthawi sebagai menteri pertahanan, yang sudah menjabat sebagai menteri pertahanan selama 20 tahun. Menteri Luar Negeri Abu Giet, dan hanya yang diganti menteri perminyakan yang menentang rezim Mubarak, dan mengundurkan diri saat terjadi protes.
Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, who leads the ruling military council and has been defence minister for about 20 years, took the new ministers’ oaths of office.
Essam el-Erian yang mewakili kekuatan oposisi Ikhwanul Muslimin menyatakan, kroni Hosni Mubarak masih mengontroll politik Mesir, tegasnya. Tampaknya, di bidang politik, kekuatan kroni Mubarak masih sangat kuat, dan mengontrol kekuasaan. Tidak perubahan yang penting di Mesir, pasca revolusi yang tergambar dari komposisi kabinet yang baru. "Kabinet baru hanyalah ilusi", ujar Essam el-Erian. "Kabinet baru merupakan arahan Barat", tambah el-Erian.
"Posisi yang sangat penting, seperti menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri kehakiman, tidak berubah, dan ini menandakan politik di Mesir masih berada di tangan kroni Mubarak", tambah el-Erian.
Mubarak melakukan reshuffle kabinet tak lama sesudah berlangsungnya aksi protes, 25 Januari, sesudah Mubarak berkuasa selama 30 tahun, dan tujuannya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya, sampai ia pergi pada 11 Februari.
Ikhwanul Muslimin menginginkan semua anggota kabinet selama pemerintahan Mubarak harus diganti dalam pemerintahan kabinet yang baru. Kabinet baru dipimpin kepala parlemen, sampai terpilih presiden baru melalui pemilu.
Sebelumnya, perubahan kabinet di Mesir, memasukkan tokoh-tokoh oposisi pada pos-pos yang tidak penting, seperti Yehia el Gamal diangkat menjadi wakil perdana menteri, Mounir Abdel Nour dari Partai Wafd diangkat menjadi menteri pariwisata, dan Gowdat Abdel Kaleq dari Partai Tajamu diangkat menjadi menteri sosial. Partai Wafd dan Tajamu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Mubarak.
Pemerintah baru mengangkat Ibrahim Fahmy sebagai menteri, dan kalangan buaruh yang tergabung dalam CTUWS (The Centre for Trade Unions anda Workers Services), mengatakan pengangkatan Ibrahim hanyalah menunjukkan bahwa pemerintah tetap ingin mengkooptasi buruh.
Para aktivis demokrasi menyerukan demonstrasi Selasa kemarin, yang meminta rakyat untuk menggusur pemerintahan baru, yang masih di tangan kroni Mubarak. Mesir pasca revolusi tak ada perubahan yang penting. Karena pemerintah baru dibidang politik, masih di dominasi para ‘kroni’ Mubarak. (mh/aljz)