PM Turki Recep Thayeb Erdogan, berjanji akan menetapkan undang-undang baru yang lebih memberi kebebsan, penguatan ekonomi, dan lebih mendorong Ankara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Erdogan di hadapan parlemen Turki baru-baru ini menyatkan program yang akan dijalankannya selama lima tahun mendatang. “Reformasi akan terus berlangsung dengan segera, tanpa melihat perkembangan pembicaraan terkait penggabungan ke Uni Eropa.
Reformasi yang dimaksud juga dijelaskan oleh Erdogan, bahwa ia akan meletakkan undang-undang baru yang menjamin “perlindungan hak individu yang lebih menyentuh dan efektif serta lebih memperhatikan aspek HAM dan kebebasan prinsipil” sesuai yang ditentukan dunia internasional. “Undang-undang ini nantinya tidak akan membiarkan tekanan apapun dalam bentuk penyiksaan atau HAM, ” ujar Erdogan.
Sebelum ini, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang juga merupakan partai Erdogan, telah menyampaikan bahwa pihaknya sudah rampung membahas undang-undang dasar baru untuk segera digunakan pada saat ini, menggantikan undang-undang warisan revolusi militer tahun 1980.
Undang-undang yang resmi digunakan oleh Turki sejak tahun 1982, sebenarnya sudah beberapa kali mengalami revisi. Tapi banyak pakar hukum yang memandang, revisi yang dilakukan harus lebih substansial dan menghilangkan semangat kelompok da lebih menjunjung prinsip demokrasi modern.
Sejumlah media massa menyebutkan bahwa salah satu isi revisi undang-undang itu antara lain membahas tentang dibolehkannya kaum militer yang dipecat untuk menggugat keputusan pemecatan mereka. Seperti diketahui, banyak tentara Turki yang diberhentikan dari tugas ketentaraan karena dituduh memiliki pemikiran Islam atau sebagai kader AKP. Biasanya, seorang tentara atau polisi yang dipecat karena diduga memiliki keterkaitan dengan masalah keIslaman, tidak boleh menggugat keputusan tersebut menurut undang-undang.
Dalam kesempatan itu, Erdogan juga menegaskan pemerintahannya akan berpegang pada kesepakatan, menarik investor asing secara langsung, dan mempercepat spesialisasi. Erdogan juga menjanjikan peringanan pungutan pajak pada para pengusaha, untuk meminimalisir jumlah pengangguran di Turki. (na-str/aljzr)
