.jpg?w=1140&ssl=1)
PM Israel Ehud Olmert menolak desakan publik agar dilakukan penyelidikan hukum atas kegagalan pasukan Israel di Libanon.
Sebagai gantinya, Olmert hanya membentuk dua komisi dengan wewenang yang sangat terbatas, untuk melakukan investigasi atas performa sejumlah pemimpin militer dan tokoh politik.
Tindakan Olmert itu memicu kritik di Israel. Olmert dituding telah melakukan tipu muslihat atas janjinya sendiri untuk melakukan penyelidikan terhadap kekalahan pasukan Israel di Libanon.
Namun dalam pidato di hadapan para pemimpin dewan lokal di utara kota Haifa, Senin (28/8) malam, Olmert mengatakan bahwa Israel tidak bisa menghabiskan banyak waktu hanya untuk menyelidiki persoalan masa lalu.
Sejumlah pejabat Israel mengatakan, Olmert memang menginginkan penyelidikan dilakukan dengan ‘cepat dan efisien’, sehingga militer Israel bisa mulai bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan perang selanjutnya.
Dua komisi penyelidik yang dibentuk Olmert adalah Komisi Politik dan Komisi Militer.
Komisi Politik diketuai oleh Nahum Admoni, mantan kepala Mossad bidang keamanan eksternal. Dan anggotanya terdiri dari mantan komandan angkatan laut, Yedidyah Ya’ari; dua pensiunan profesor, Ruth Gabison dan Yehezkel Dror, masing-masing pakar di bidang hukum dan administrasi dan diklaim cukup independen.
Atas pembentukan komisi itu, publik Israel masih menunggu apakah komisi tersebut akan diberi kekuatan untuk melakukan panggilan ke persidangan terhadap saksi-saksi, diberi keleluasaan untuk melihat semua dokumen perang dan diberi wewenang agar bisa memecat para menteri yang dianggap bersalah.
Sedangkan Komite Militer, kemungkinan akan dipimpin oleh Amnon Lipkin-Shahak, mantan kepala staf angkatan bersenjata Israel yang kini menjadi anggota kabinet Olmert.
Di sisi lain, Olmert kembali menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas perang yang dicetuskannya ke Libanon. "Tanggung jawab atas keputusan berperang, kekuatan militer, tidak bersikap diam atas bahaya yang mengancam tentara kita, rakyat dan kedaulatan kita, dan juga tanggung atas hasil perang ini, ada pada saya," ujar Olmert.
Citra Olmert Makin Buruk
Sejak kegagalan militer Israel di Libanon, citra Olmert di mata publik Israel nampaknya makin memburuk. Apalagi sebelumnya, pengawas keuangan negara Israel melontarkan tudingan bahwa Olmert melakukan nepotisme dengan memberikan ‘pekerjaan pada orang-orangnya’ ketika ia masih menjadi menteri perdagangan dan industri di masa pemerintahan Ariel Sharon.
Pensiunan hakim, Micha Lindenstrauss, melaporkan bahwa Olmert telah memanfaatkan Otoritas Usaha Kecil-sebuah organisasi swasta non profit yang didanai kementeriannya waktu itu- untuk menggalang dukungan politik bagi dirinya. Olmert melakukannya dengan menempatkan sejumlah anggota komite sentral Partai Likud dalam organisasi tersebut, tanpa memberikan kesempatan pada orang lain untuk berkompetisi. Tindakan itu dilakukan Olmert untuk ‘mengamankan’ kursinya di parlemen.
"Otoritas yang berwenang benar-benar sudah mengabaikan norma-norma hukum publik, yang mengharuskannya menaati prosedur yang ada. Mereka telah melaksanakan proyek-proyek dengan mempekerjakan orang-orang yang tidak layak dan direkrut dengan cara yang tidak fair," tulis badan pengawas keuangan Israel.
Lindenstrauss sudah menyampaikan laporannya pada jaksa agung, Menachem Mazuz. Mazuz sendiri sudah didesak oleh anggota parlemen dari partai oposisi agar segera mencopot Olmert dari jabatannya atas kasus penyelewengan tersebut. (ln/TheIndp/AWN)
