.jpg?w=1140&ssl=1)
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengecam keras tindakan rejim Zionis Israel yang memutus suplai kebutuhan-kebutuhan vital bagi rakyat Palestina di Ghaza.
Juru bicara PBB menyatakan, Ban Ki-Moon menyatakan bahwa pemutusan suplai bahan bakar dan pemutusan listrik ke wilayah Ghaza merupakan tindakan yang "berbahaya" dan "tidak bisa diterima" karena akan makin mempersulit kehidupan warga Jalur Ghaza, yang selama ini sudah menderita akibat embargo negara-negara Barat.
Selain Sekjen PBB, Rusia dan Uni Eropa juga mengecam kebijakan baru Israel menjatuhkan sanksi terhadap wilayah Jalur Ghaza, setelah dinyatakan sebagai wilayah musuh oleh rejim Zionis Israel.
Uni Eropa mengingatkan Israel bahwa rejim Zionis itu sudah menerapkan hukuman kolektif terhadap 1, 5 juta penduduk Ghaza, padahal yang menjadi sasaran Israel adalah kelompok Hamas.
"Kami memahami tekanan yang dialami Israel akibat roket-roket yang terus ditembakkan dari Ghaza. Tapi, sanksi Israel akan menimbulkan konsekuensi yang menyedihkan bagi kehidupan penduduk lokal dan akan membuat Hamas serta kelompok pejuang lainnya makin berani. Seharusnya tidak ada hukuman kolektif seperti ini, " kata Benita Ferrero-Waldner, pejabat Uni Eropa bidang hubungan eksternal.
Ketidaksetujuan atas tindakan pemerintah Israel juga muncul dari kalangan pejabat Israel sendiri. Jaksa Agung Israel Menachem Mazuz mengatakan bahwa pemerintah Israel tidak boleh memutus aliran listrik ke Ghaza sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkanya pada Hamas.
Sementara itu, Mahkamah Agung Israel menolak petisi yang disampaikan organisasi hak asasi manusia Israel dan Palestina, yang meminta agar Mahkamah Agung Israel mencabut sanksi tersebut.
Rejim Israel tidak peduli dengan kecaman dunia internasional. Pemerintah Israel berdalih bahwa mereka hanya ingin melindungi warganya dari serangan roket-roket pejuang Palestina. (ln/presstv/aljz)
