Dewan Keamanan PBB belum mampu bersikap independen bahkan bergerak lamban dalam menyikapi krisis di Jalur Ghaza. Ini terlihat dari sikap DK PBB yang masih harus menunggu persetujuan AS hanya untuk mengeluarkan pernyataan agar Israel menghentikan blokade terhadap Jalur Ghaza.
Untuk itu DK PBB akan menggelar pertemuan pada hari ini, Kamis (24/1). Utusan Libya di PBB yang menjadi ketua Dewan Keamanan untuk bulan ini, Giadalla Ettalhi mengisyaratkan bahwa 14 dari 15 negara anggota DK PBB sepakat isi pernyataan yang sudah direvisi oleh para pakar di Dewan Keamanan dan mereka akan bertemu pada pukul 16.00 waktu setempat, menunggu persetujuan AS.
Sejumlah diplomat mengungkapkan, delegasi AS masih melakukan konsultasi dan menunggu instruksi dari Washington sebelum pertemuan nanti. Sementara perwakilan dari negara-negara Arab sudah memberikan peringatan jika AS menghalangi pernyataan yang meminta Israel menghentikan blokadenya di Jalur Ghaza, mereka akan mendorong dikeluarkannya resolusi terhadap Israel ketimbang cuma pernyataan belaka, atau membawa kasus Israel ke Dewan Umum PBB yang beranggotakan 192 negara. Perwakilan negara-negara Arab di PBB yakin mereka akan mendapat dukungan.
Dalam draft yang sudah direvisi itu, DK PBB mengungkapkan "keprihatinan yang dalam atas memburuknya situasi kemanusiaan" di Ghaza akibat blokade Israel. DK PBB menyerukan semua pihak segera mengakhiri tindak kekerasan, termasuk tembakan roket ke wilayah Israel dan semua kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan warga sipil", dalam hal ini blokade yang dilakukan Israel. DK PBB juga memberi catatan khusus terhadap keputusan Israel menutup perbatasan-perbatasan Ghaza dan menyerukan Israel untuk secara penuh membuka kembali perbatasan-perbatasan itu.
Dalam draft awal yang diserahkan Libya dan belum direvisi, sama sekali tidak disinggung masalah roket-roket yang ditembakkan ke wilayah Israel. Draft itu hanya berisi desakan agar Israel mengakhiri kepungannya di Ghaza dan memastikan akses masuk bantuan-bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Namun atas permintaan AS, pernyataan DK PBB juga harus mencantumkan desakan agar tembakan roket-roket ke wilayah Israel dihentikan. (ln/al-arby)
