Sejak PM kerajaan Saudi menyatakan perang terhadap korupsi dan membentuk program nasional melawan korupsi berikut menyeret pelakunya ke meja hijau tanpa pandang bulu, dukungan untuk pemerintah kerajaan semakin marak.
Respon rakyat Saudi yang menyatakan dukungan itu bahkan menyerupai sebuah mobilisasi umum untuk menghapuskan berbagai bentuk kolusi dan korupsi yang menyebabkan kerugian milyaran dollar bagi kerajaan Arab Saudi.
Kementerian Saudi pun dalam sidangnya pekan lalu yang dipimpin langsung oleh raja Abdullah bin Abdul Aziz sepakat untuk menerapkan strategi anti korupsi yang akan dilakukan dengan membuat sebuah lembaga nasional yang khusus menangani masalah tersebut.
Menteri Informasi Saudi Eyad Madani mengatakan, “Sayap institusi tertentu akan dibuat khusus untuk memerangi korupsi, selain itu juga akan diterapkan undang-undang yang terkait langsung tentang penanganan korupsi di mana ruang lingkup kerjanya membolehkan menyidik semua pejabat dengan kedudukan apapun, dan tidak ada jabatan apapun yang tidak bisa disentuh dengan undang-undang ini. ”
Ia juga mengatakan, kesepakatan untuk memerangi korupsi baru berlangsung satu pekan ini dan masih perlu waktu minimal delapan bulan untuk implementasinya. Namun warga Saudi telah merasakan sebuah perubahan signifikan dalam kinerja pemerintah kerajaan.
Mereka menilai, upaya penanganan korupsi itu lebih cepat lebih baik untuk dilakukan. Sampai saat ini, fokus korupsi yang disorot baru dalam lingkup pemantauan korupsi keuangan, dan kelak akan diperluas dalam bentuk yang lain.
Kebangkitan semangat Saudi untuk memerangi korupsi terpicu setelah sebulan lalu sebuah institusi dunia menyebut Saudi sebagai salah satu negara yang tingkat korupsinya cukup tinggi, di mana Saudi berada di urutan ke-78 dari 160 negara terkorup di dunia. (na-str/iol)
