Kepala Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Sonthi Boonyaratglin mengungkapkan, ada perubahan taktik perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pejuang Muslim di Thailand Selatan, wilayah Thailand yang mayoritas penduduknya Muslim. Mereka, kata Sonthi, kini membatasi operasi serangan hanya pada aparat keamanan dan tentara Thailand saja dan menghindari aksi kekerasan terhadap warga sipil Budha dan Muslim.
Menurut Sonthi, perubahan strategi perlawanan ini terlihat setelah kunjungan ketua Organisasi Konferensi Islam-OKI, yang mengkritik aksi-aksi kekerasan yang justru merusak citra pergerakan pejuang Muslim.
Ketua OKI Ekmeleddin Ihsanoglu untuk pertama kalinya berkunjung ke Thailand pekan lalu. Ia sempat melakukan pertemuan dengan PM Surayud Chulanont, Sonthi, para pemuka Islam setempat dan Rektor Universitas Yala Ismail Lutfi Japakiya. Di sela-sela kunjungannya, Ekmeleddin menyatakan mengecam operasi-operasi kekerasan di selatan Thailand yang dilakukan tanpa pandang bulu, yang telah menyebabkan banyak korban di kalangan warga sipil. Di sisi lain ia juga mengkritik kebijakan keras pemerintah Thailand dalam menangani persoalan warga muslim di wilayah selatan. Ekmeleddin menyalahkan pemerintahan Thailand sebelumnya, atas kematian banyak warga Muslim di selatan.
Sonthi sendiri merupakan jenderal Muslim pertama yang menjadi kepala angkatan bersenjata Thailand. Ia rencananya akan bertandang ke Arab Saudi dalam rangka meningkatkan dukungan negara-negara Muslim terhadap pemerintah Thailand saat ini, pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari militer Thailand.
Sementara itu dalam keterangan persnya di Bangkok, PM Surayud menyatakan akan melakukan kunjungan sehari ke Thailand Selatan, hari Minggu (13/5) besok dan akan mengadakan pertemuan dengan para pemuka masyarakat setempat guna membahas upaya mengatasi aksi-aksi kekerasan di wilayah itu.
PM Surayud kembali meyakinkan bahwa pemerintahannya tidak akan menerapkan kebijakan non-kekerasan di selatan Thailand. "Saya memastikan kembali kebijakan resolusi kami. Menciptakan jurang pemisah bukanlah kebijakan pemerintahan saya. Pemerintahan yang baik harus menggalang persatuan, " tukas Surayud.
Sebelumnya, pada awal bulan Mei kemarin Surayud menyatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan memberikan amnesty bagi warga Muslim yang mengangkat senjata terhadap pemerintahan Thailand di selatan. (ln/iol)
