Para pemimpin negara-negara Arab dan Islam menggalang kerjasama untuk menemukan cara bagaimana menyediakan sumber pembiayaan baru bagi otoritas pemerintahan Palestina, sementara pihak ‘Kuartet’ memutuskan untuk menunggu sampai Hamas membentuk pemerintahan baru sebelum menyatakan akan memberikan dana pada pemerintahan baru itu atau tidak.
.jpg?w=1140&ssl=1)
Langkah ini tersebut diambil negara-negara Arab dan Muslim sehari setelah kabinet Israel memutuskan untuk memberlakukan sanksi ekonomi pada otoritas Palestina dengan mengambil dana bulanan yang menjadi hak Palestina dari pajak yang dikumpulkan oleh Israel sebesar 50 juta dollar AS. Dana ini merupakan sepertiga dari budget nasional otoritas Palestina.
Menteri-menteri luar negeri Liga Arab sengaja menggelar pertemuan di Aljazair dalam upaya menghidupkan kembali rencana pembiayaan yang telah disepakati pada tahun 2002 untuk menyediakan dana bagi otoritas Palestina yang jumlahnya sekitar 50 juta dollar per bulan. Sementara itu, Ikhwanul Muslimin menyatakan akan melakukan kampanye penggalangan dana ke seluruh dunia untuk membantu pemerintahan baru di Palestina.
Sejauh ini belum ada kejelasan apakah pemerintahan negara-negara Arab mampu menutupi kekurangan dana yang selama ini didapat dari bantuan luar negeri untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di Palestina yang anggaran tahunannya mencapai 1,9 milyar dollar.
Deputi Ketua Liga Arab, Muhammad Subeih mengatakan, pemutusan bantuan bagi Palestina merupakan persoalan yang serius. "Ini merupakan upaya untuk membuat rakyat Palestina kelaparan dan resep untuk menimbulkan kekacauan," katanya.
Subeih menegaskan, Liga Arab bisa menjamin bahwa semua uang yang disumbangkan untuk otoritas Palestina akan sampai pada ‘orang-orang yang memang layak mendapatkannya.’
Sementara itu, ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa, Javier Solana mengatakan kelompok ‘Kuartet’ akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan perkembangan terakhir setelah Israel menjatuhkan sanksi ekonominya pada pihak otoritas Palestina. Solana mengatakan, "Kami akan melanjutkan dukungan pada otoritas Palestina sampai pemerintahan baru terbentuk dan kami sudah berusaha menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk itu."
Di kantor pusat PBB di New York, juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengatakan pihaknya tidak akan masuk dalam persoalan legalitas. "Kuartet pada akhir pertemuannya pagi ini, sepakat untuk melanjutkan bantuannya bagi pemerintahan sementara di Palestina, dan anda bisa melihat pernyataan Kuartet sebelumnya yang menyerukan stabilitasi keuangan-keuangan publik pemerintahan sementara Palestina," kata Dujarric.
Iran dan Ikhwanul Muslimin Siap Bantu Hamas
Di pihak lain, dua pendukung kuat Hamas yaitu Iran dan Ikhawanul Muslimin sejak Senin (20/2) terus berusaha menggalang dukungan bagi pemerintahan Palestina yang kini dipimpin Hamas.
"Bantuan keuangan tahunan pada Palestina adalah satu cara bahwa negara-negara Muslim ikut memikul tanggung jawab atas Palestina," kata pemimpin besar Iran, Ayatullah Ali Khamenei saat bertemu dengan ketua Hamas, Khalid Misyaal.
Ikhwanul Muslimin, gerakan politik yang memiliki cabang dan afiliasi di hampir 86 negara, mengumumkan kampanye penggalangan dana. " Kami akan mengajak masing-masing dan setiap Muslimin untuk membantu rakyat Palestina dalam menghadapi ketidakadilan dan kampanye jahat terhadap Hamas," kata pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mahdi Akif di Kairo pada Associated Press.
Pejabat Ikhwanul Muslimin, Muhammad Hilal pada harian Al-Masry Al-Yawm yang berbasis di Kairo menambahkan, kelompoknya meminta para pendukungnya untuk menyumbangkan 1/4 dari pendapatannya untuk membantu Hamas.
Selain itu, Organisasi Konferensi Islam yang beranggotakan 57 negara Muslim, rencananya akan memberikan bantuan finansial dan institusional pada pemerintah Palestina pimpinan Hamas. Hal tersebut ditegaskan Ketua OKI yang juga PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi.
"Saya sudah bicara dengan sejumlah pemimpin negara anggota OKI tentang hal ini. Kami juga ingin membantu," kata Badawi seperti dikutip Associated Press.
Kepastian berapa dana yang akan diberikan oleh Liga Arab untuk pemerintahan Palestina nanti diharapkan diputuskan dalam pertemuan tingkat tinggi Liga Arab di Khartoum, ibukota Sudan, bulan depan. Menurut Sobeih, sejak tahun 2003, Liga Arab hanya merealisasikan bantuannya sebesar 761 juta dollar AS atau sekitar 30 persen saja dari total bantuan yang dijanjikan.
Pihak lainnya yang sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan pada Palestina adalah organisasi International Development Cooperation Agency (SIDA) milik pemerintah Swedia. Organisasi ini menyatakan akan memberikan bantuan sekitar 6,4 juta dollar AS bagi rakyat Palestina melalui program-program bantuan PBB.
Peter Lundberg dari unit kemanusiaan SIDA dalam pernyataannya mengatakan, bantuan ini sangat penting apalagi setelah Israel melepas tanggung jawabnya sebagai pihak yang melakukan pendudukan. "Menurut konvensi keempat Jenewa, pihak penguasa pendudukan memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu dan menjamin kehidupan warga masyarakat di wilayah yang didudukinya," kata Lundberg. (ln/thedailystar)
