Mesir kembali memanas pada saat banyak partai-partai di Mesir menuduh dewan militer yang berkuasa melakukan aksi “kontra-revolusi,” mengatakan penguasa militer berusaha membawa kembali rezim lama.
Partai-partai politik Mesir menuduh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) berupaya untuk melakukan kudeta setelah dewan militer mengambil serangkaian tindakan yang bertujuan mengkonsolidasikan kekuatan mereka menjelang pemilu putaran kedia pada tanggal 16-17 Juni.
Ada kekhawatiran bahwa para jenderal, yang mengambil kekuasaan setelah penggulingan diktator Hosni Mubarak, dapat menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Partai politik terbesar, Ikhwanul Muslimin, juga memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mencurangai pemilu akan memicu revolusi lain yang lebih besar.
“Kami akan melanjutkan perjalanan kami dan mengamati dengan seksama situasi yang terjadi, dan jika ada kecurangan, kami sudah tahu apa konsekuensi yang akan terjadi,” kata kandidat presiden Ikhwan Muhammad Mursi.
“Sebuah revolusi melawan para penjahat, sebuah revolusi melawan mereka yang melindungi penjahat, revolusi 25 januari harus sepenuhnya tercapai,” tegasnya.
Partai ini sangat mengecam putusan Mahkamah Agung Konstitusi negara itu pada 14 Juni lalu, yang membubarkan parlemen dan memerintahkan perdana menteri era Mubarak, Ahmad Syafiq untuk tetap bisa maju dalam pemilu.
Putusan oleh pengadilan, yang terdiri dari hakim yang diangkat oleh Mubarak, memicu kemarahan di kalangan rakyat Mesir, yang melihat Syafiq sebagai sisa dari rezim sebelumnya.
Menyusul keputusan itu, para penguasa militer menyatakan kekuasaan legislatif penuh dan mengatakan bahwa mereka akan mengumumkan 100 anggota majelis untuk menyusun konstitusi baru.(fq/prtv)
