.jpg?w=1140&ssl=1)
Komite Pemantau Kesalahan dan Reformasi Pemerintah di Kongres AS menilai Departemen Luar Negeri AS sengaja menutup-nutupi tindak kejahatan yang dilakukan Blackwater, perusahaan jasa tentara bayaran yang disewa AS untuk ditugaskan ke Irak.
Los Angeles Times mengutip memo komite tersebut menyebutkan, Blackwater bertanggung jawab atas 200 kasus penembakan, termasuk pembunuhan pengawal Wakil Presiden Adel Abdul Mehdi di kawasan Zona Hijau di Baghdad.
"Tidak ada bukti bahwa Departemen Luar Negeri berusaha keras untuk mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan Blackwater, atau merasa khawatir dengan sejumlah kasus penembakan yang dilakukan Blackwater, atau menahan para kontraktor Blackwater untuk diselediki, " demikian sebagian isi memo yang disampaikan Ketua Komite Henry A. Waxman setelah melakukan penelitian terhadap ratusan dokumen tentang hubungan Blackwater dengan Departemen Luar Negeri AS.
Ia melanjurkan, "Bahkan dalam kasus-kasus yang mengakibatkan kematian warga sipil Irak, Departemen Luar Negeri hanya meminta Blackwater untuk membayarkan sejumlah uang pada keluarga korban dan menganggap persoalan sudah selesai. "
Dari laporan Waxman juga terungkap bahwa personil Blackwater hampir secara rutin melepaskan tembakan-tembakan di jalan-jalan di Irak. Padahal tugas Blackwater berdasarkan kontrak yang dibuat, hanya sebagai pasukan pertahanan serta mencegah munculnya bahaya bagi personelnya sendiri maupun orang lain.
"Tapi pada prakteknya, para personel Blackwater lah yang pertama kali melepaskan tembakan ke arah kendaraan atau orang-orang yang mereka curigai, " tulis Waxman.
Blackwater ditempatkan di Irak sejak tiga tahun lalu, untuk melindungi para diplomat AS yang berada di Negeri 1001 Malam itu. Tapi dalam perkembangannya, tindak-tanduk para tentara bayaran dari perusahaan ini sudah seperti tentara reguler AS yang diterjunkan ke medan tempur di Irak.
Sementara itu pendiri perusahaan Blackwater Erik Prince di hadapan Komite Kongres AS membela diri dan mengatakan bahwa para personilnya di Irak sudah bertindak sesuai aturan di tengah "zona perang yang kompleks."
Ia mengatakan, penilaian yang dilakukan terlalu terburu-buru dan tidak berdasarkan informasi yang akurat. Prince juga menyatakan bahwa laporan-laporan publik yang menyatakan personil Blackwater bertanggung jawab atas sejumlah kasus tewasnya warga sipil di Irak, adalah laporan yang salah.
"Kongres selayaknya tidak menerima laporan-laporan itu sebagai kebenaran, sampai ada faktanya, " kata Prince yang mantan anggota pasukan elit AS, Navy Seal. (ln/aljz/iol)
