Hesham Qasem, aktivis HAM Mesir menyebutkan Presiden AS George Bush mensuplai dana tidak kecil kepada Mesir untuk menghalangi perubahan Mesir ke arah negara agama. Ia menyebutkan juga jumlah dana bantuan AS itu untuk Mesir, yakni dua miliar dollar pertahunya.
Dalam terbitan hari Sabtu (20/10), seperti yang dinukil harian Ad Dustour, Qasem mengatakan, “Presiden AS menginginkan para aktifis HAM menjaga stabilitas Mesir agar tidak menjadi negara agama, dengan mengucurkan dana dua milyar dollar pertahun. ” Menurut Qasem, tawaran seperti itu terungkap saat Bush dan dirinya bertemu pada bulan September baru-baru ini di Gedung Putih, pascadirinya mendapat penghargaan atas penegakan HAM. Dalam kesempatan itu, mereka berbicara tentang kondisi politik di Mesir.
“Bush bertanya pada saya tentang kondisi politik di Mesir, khususnya tentang Al-Ikhwan Al-Muslimun dan basis massa mereka. Saya jawab bahwa mereka kekuatan politik alternatif yang mampu menggelar agenda politiknya di Mesir meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah Mesir. Saya sampaikan, keadaan itu karena mereka mampu melakukan koordinasi melalui perhimpunan-perhimpunan yang tidak mungkin disentuh oleh pemerintah, ” ujar Qasem.
Ia lalu melanjutkan, “Saya juga menjelaskan politik pemerintah di Mesir untuk menghalangi partai-partai dari aksi sosial dan membatasinya di dalam lingkup tertentu saja. Kondisi ekonomi Mesir juga sedang sulit sehingga keadaan itu mendorong masyarakat untuk mendukung para calon legislatif Al-Ikhwan dalam pemilu yang akan datang. Al-Ikhwan dipandang sebagai alternatif satu-satunya yang ada di Mesir untuk mengganti pemerintah yang gagal memberi jaminan minimum untuk rakyat. ” Dari penjelasan itu, kemudian Qasem menyampaikan bahwa situasi di Mesir memungkinkan perubahan Mesir menjadi negara theokrasi yang diperintah oleh sistem pemerintahan agama.
Qasem menyampaikan hal tersebut ada kaitannya dengan pernyataan seorang peneliti AS di bidang gerakan Islam yang yakin bahwa Al-Ikhwan Al-Muslimun selaku kelompok oposisi terbesar di parlemen Mesir, mempunyai kesempatan untuk melakukan Islamisasi dengan pola yang berbeda dari apa yang dilakukan Al-Qaidah. Itu tetap bisa dilakkan meskipun ada hubungan kuat antara pemerintah Mesir dengan AS.
Pernyataan itu adalah pernyataan Mark L saat melakukan wawancara dengan Al-Mashri Al-Yaoum. Dalam wawancara itu ia menyebutkan keyakinannya bahwa Al-Ikhwan Al-Muslimun mampu menguasai Mesir dan menjadi contoh perubahan yang berbeda dengan dengan pola yang dilakukan Al-Qaidah. Mark L mengatakan, “Pemerintah mempunyai hubungan kuat dengan Mesir, dan mereka tak ingin kepentingannya itu terancam. ”
Terkait sikap AS terhadap Al-Ikhwan, Mark L mengatakan, “Di AS ada sejumlah pertanyaan tentang Al-Ikhwan Al-Muslimun. Apakah demokrasi sesungguhnya yang diperjuangkan Al-Ikhwan? Apakah Al-Ikhwan bisa membuktikan bahwa mereka sejalan dengan demokrasi sebagai pilihan strategis mereka? Menurut pendapat pribadi saya, Al-Ikhwan memang telah memberi sejumlah indikasi positif saat mereka menetapkan untuk ikut dalam pemilu dewan syuro Mesir, tanpa harapan langsung untuk menang. Pemaparan agenda politik mereka juga merupakan salah satu langkah dalam demokrasi. ”
Selanjutnya Mark menerangkan bahwa Al-Ikhwan mempunyai kesempatan untuk menjadi alternatif bagi organisasi Al-Qaidahh yang saat ini menerapkan pola kekerasan. Tapi ia mengatakan pula, “Yang penting sekali dijelaskan adalah soal sikap Al-Ikhwan terhadap Al-Qaidah dan terorisme. Apakah mereka siap untuk melawannya atau tidak?” (na-str/iol)
